Presiden: Tidak Ada Lagi Izin Baru Kelola Gambut

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya untuk tidak memberikan izin baru pengelolaan lahan baru gambut. Pasalnya, lahan gambut yang kering akibat pembakaran hutan telah menyebabkan pemerintah kesulitan memadamkan api. Bukannya berkurang, api semakin merambah ke wilayah yang lebih luas karena berada di bawah permukaan tanah.

"Segera lakukan restorasi gambut, review izin-izin lama. Sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka,” ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan di Kantor Presiden, Jakarta.

Selain itu, Presiden juga meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry M Baldan untuk mengambil tindakan tegas pada pemilik HGU yang terbakar. Sanksi berupa revisi areal lahan pada SK HGU."Dan apabila lahan terbakar di atas 40 persen dari luas areal HGU maka HGU tersebut akan dibekukan atau dicabut," ujar Jokowi. Sementara, Jokowi melanjutkan, terhadap lahan HGU terbakar yang sedang dalam proses perpanjangan atau permohonan baru akan dihentikan sementara.

Selain persoalan tanah gambut, Presiden juga menyinggung tugas pembuatan kebijakan satu peta terkait izin penggunaan lahan. Tugas penyatuan peta izin ini menjadi tanggung jawab Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. Kebijakan satu peta itu disusun pemerintah pada Maret 2015. Tujuannya, untuk menyatukan data sebaran izin penggunaan lahan yang selama ini terpencar di kementerian hingga pemerintah daerah.

"One map policy itu harus jalan ini di Menko Perekonomian dan Bappenas harus jalan," kata Presiden.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden menyampaikan, persebaran titik api masih cukup banyak. Di Pulau Sumatera sebanyak 826 titik, paling banyak di Sumatera Selatan 703 titik. Di Pulau Kalimantan terdapat 974 titik. “Kondisi ini membuat kualitas udara di beberapa daerah terdampak sudah masuk pada kategori tidak sehat dan berbahaya,” kata Presiden.

Untuk itu Presiden menginstruksikan penangan difokuskan pada penanganan api dan dampak kabut asap perlu dilakukan lebih masif lagi. “Gunakan semua sumber daya dan kekuatan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan menekan dampaknya seminimal mungkin,” tegas Presiden.

Presiden juga meminta kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana asap, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah harus aktif terjun langsung ke lapangan memimpin pengendalian kebakaran dan mengatasi dampak kabut asap. “Saya instruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk kerahkan pasukan lebih banyak lagi untuk padamkan api dan membuat kanal-kanal bersekat,” ucap Presiden.

Penanganan masalah kesehatan juga harus menjadi prioritas utama. Presiden memerintahkan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek untuk turun langsung ke lapangan dan mendirikan posko kesehatan yang mampu melayani masyarakat selama 24 jam. "Para dokter dan paramedis harus siaga melayani penderita gangguan pernapasan. Perbanyak tempat-tempat evakuasi yang dilengkapi penyaring udara, terutama untuk anak-anak dan bayi-bayi,"tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Bila kualitas udara sudah melebihi angka toleransi, lanjut Prediden, kegiatan pendidikan agar dihentikan. “Saya instruksikan Mendikbud untuk menyesuaikan standar pendidikan yang terhenti ini seperti saat ini,” ucap Presiden.

Presiden juga meminta Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir dan para rektor perguruan tinggi agar mengirimkan ahli-ahli yang bisa menemukan teknologi memadamkan api kebakaran lahan gambut dan mendukung operasionalisasi alat pemurnian udara.

Kepada Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansi, Jokowi memerintahkan untuk mengamankan stok logistik yang dibutuhkan korban asap.. "Jangan sampai terdampak kekurangan pangan. Kemudian menyiapkan perlengkapan, tenda atau rumah singgah yang dilengkapi alat penyaring udara," ujarnya.

Indonesia, kata Jokowi, masih membuka pintu bagi negara lain yang ingin membantu memandamkan asap. Tugas ini dibebankan kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk berperan aktif meminta bantuan tambahan dari negara-negara yang memiliki pengalaman menangani lahan gambut. Mari kita bersama-sama mengerahkan semua kekuatan untuk mengatasi persoalan kebakaran hutan ini. Mari bahu membahu memadamkan api, menghilangkan asap serta membantu para korban," tandas Presiden. (Q-1)