Luhut akan Berkantor di Daerah Bencana Asap

PRESIDEN Jokowi memutuskan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan. Keputusan tersebut mengharuskan Luhut berkantor di wilayah terdampak kabut asap.

"Saya akan pindah kantor," kata Luhut di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (23/10).

Luhut mengaku tak lagi berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No 15, Jakarta Pusat. Namun ia belum bisa memastikan akan pindah ke wilayah Sumatra atau Kalimantan.

Selain pindah kantor, Luhut juga batal mendampingi Presiden Jokowi dalam lawatan ke Amerika Serikat, pada 25-28 Oktober mendatang. Sebab, politikus Golkar tersebut sudah harus berada di Kalimantan, besok pagi. Ia berangkat bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

"Menkopolhukam yang seharusnya persiapan berangkat ke Amerika, beliau tidak jadi berangkat karena harus menyelesaikan dan juga bertanggungjawab di lapangan. Besok beliau ke Kalimantan," ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sekadar diketahui, penanganan bencana asap msuk ke dalam level bencana nasional atau darurat nasional. Pasalnya masih ada 826 titik panas di Pulau Sumatra, dengan 703 titik panas di Sumatra Selatan, serta 974 titik panas di Kalimantan dan sejumlah titik di Sulawesi dan Papua.

Operasi kemanusiaan
Lebih lanjut Luhut Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah segera menggelar operasi kemanusiaan di wilayah terdampak kabut asap.

"Operasi kemanusiaan sudah semua siap. Presiden sudah perintahkan go ahead dan kita sudah akan jalan mulai hari ini," kata Luhut.

Luhut menjelaskan operasi kemanusiaan dilakukan dengan mengevakuasi warga terutama balita dan anak-anak ke gedung-gedung pemerintahan atau kapal perang milik TNI. Setidaknya 6 kapal perang dan 2 Pelni sudah disiagakan di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Ya kita cari tempat bayi untuk diungsikan kalau sampai diperlukan. YA ada 6 kapal perang TNI disiapkan dan pelni 2, satu di Sumatera dan Satu di Kalimantan," tutur politikus Golkar ini.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini menambahkan, Kementerian sosial masih akan mengoptimalkan penggunaan fasilitas gedung pemerintahan atau kantor bupati yang telah dilengkapi alat pembersih udara. Sehingga penggunaan kapal perang menjadi pilihan terakhir atau untuk keadaan darurat.

"Langkah pertama di daerah sendiri dulu, karena ibu Khofifah punya fasilitas dari daerah. Seperti kasih penutup dan purifying air. kalau itu tidak bisa lagi, kita coba pindahkan ke kota misalnya di Kalimantan pindah ke Banjarmasin. Kalau tidak bisa kita siapkan kapal perang di sana," tambah Luhut.

Kendati masalah kabut asap tidak masuk dalam kategori bencana nasional, kata Luhut, pemerintah sudah melakukan upaya maksimal layaknya darurat nasional.

"Langkah-langkah yang kami ambil sebenarnya sampai pada tahapan seperti bencana nasional atau darurat nasional," pungkas dia. (Q-1)