Pemerintah Upayakan Dorong Hulu Industri Farmasi

TINGGINYA angka impor untuk industri farmasi di Indonesia membuat pemerintah mempertimbangkan untuk menurunkan angka impor untuk kedepannya dengan membangun industri hulu industri farmasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai rapat Koordinasi antarkementerian di kantornya, di Jakarta, Senin (19/10), mengakui bahwa impor dari sektor industri farmasi memang masih tinggi sehingga kedepannya perlu diatur untuk membangun industri hulu farmasi.

"Industri farmasi itu memang impornya tinggi, tetapi ini adalah indsutri yang perkembangannya bagus dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga kita harus mencoba menyusun bukan hanya industri hilirnya, tapi bagimana di hulunya," ungkap Darmin.

Dirinya memandang bahwa industri hulu farmasi selama ini cenderung stragnasi dalam pengembangannya sebab dirinya secara gamblang mengakui bahwa sektor tersebut sangat highly regulated penghasil bahan baku di negara lain. Namun dirinya mengaku akan tetap mencari jalan kedepannya untuk mengembangkan sektor industri hulu di farmasi.

"Namun kalau caranya bagaimana anda harus tunggu dulu sebab kita masih harus merapatkan lagi untuk kedepannya," ujar Darmin.

Selain itu Menteri Kesehatan Nina F Moeloek mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya akan membahas mengenai penguatan industri alat kesehatan dan obat untuk beberapa waktu kedepan. Sebab sampai saat ini Indonesia masih melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Iya ini terkait penguatan industri dalam negeri. Tapi didoain ya, rakor ini membahas alat kesehatan dalam negeri dan produk obat," ungkapnya.

Menteri Perindustrian Saleh Husein juga mengakui bahwa pengembangan sektor industri farmasi ini memang akan diarahkan untuk tujuan ekspor. Namun pada saat yang sama dirinya melihat bahwa terdapat kendala bahwa bahan baku obat dan alat kesehatan saat ini masih impor hingga 90%.

"Untuk kesehatan banyak yang masih impor bahan bakunya, 90% masih impor. Tentunya untuk mengurangi impor, kami dengan produksi bahan baku dari dalam negeri," jelasnya.

Mengenai pelonggaran perizinan, dia mengaku tidak memiliki wewenang. Sebab pembinaan industri farmasi sepenuhnya menjadi wewenang dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Perindustrian hanya membantu beberapa teknis-teknis yang diperlukan.

"Sekarang pembinaannya di Kementerian Kesehatan. Paling koordinasi misalnya teknis-teknis dengan kami. Tapi lebih banyak di Kementerian Kesehatan kok," pungkas Saleh. (Q-1)