Fokus Anggaran Karhutla pada Pencegahan

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyatakan selama ini mayoritas anggaran yang dialokasikan untuk Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) difokuskan pada penanganan. Oleh karena itu, dia menjanjikan untuk mengadakan perubahan paradigma anggaran di tahun depan dengan berfokus pada pencegahan.

"Sekarang akan kita ubah bahasanya menjadi ke arah penanganan," ucap Siti saat ditemui selepas Konferensi Pers Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, hari ini.

Masyarakat lokal, lanjut Siti, selama ini dinilai sudah memiliki kesiapan yang baik dalam pencegahan kebakaran. Hanya saja, untuk sarana dan prasarana masih dinilai kurang atau bahkan belum ada.

Hal tersebut dikatakannya berdasarkan pantauan langsung ke lokasi kebakaran di Riau, Kalimantan Tengah (Kalteng), Jambi, dan Kalimantan Barat (Kalbar).

"Dukungan Pemerintah agak kurang, misalnya mereka siap, namun pipa, pompa, dan selang untuk penanganan belum ada di sana," tambah Siti.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (8/10) lalu meminta agar Kementerian LHK menambah Rp650 juta untuk anggaran Kebakaran lahan. Itu berarti, anggaran akan menjadi Rp3 Miliar.

Dengan rincian Rp2 Miliar untuk pencegahan. dan sisanya difokuskan untuk penanganan. "Jadi untuk daerah yang merasa sarana dan prasarananya kurang, lebih baik langsung minta saja ke Kementerian," terang Edhy.

Selain memfokuskan pencegahan di tingkat masyarakat, Kementerian LHK juga tengah menghitung zonasi kawasan lindung pada ekosistem gambut untuk pembentukan sekat kanal demi menjaga kelembababn gambut. Menurut Siti, monitoring dan pedoman kerja terhadap tata kelola gambut akan semakin diperketat.

"Tidak hanya di gambut, kami juga akan melakukan kajian terhadap wilayah-wilayah yang menjadi kubah air, akan kami lindungi," terang Siti.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK Karliansyah menyatakan masih melakukan perumusan pedoman tata kelola air di kawasan gambut. Untuk itu, pertemuan intensif dengan Pakar hidrologi dan gambut masih akan terus dilakukan.

"Kami lebih ke pedoman, prosedur, dan evaluasi tata kelola gambut. Tidak tahu apakah laporan kami nantinya akan dijadikan PP atau Permen," terang Karliansyah.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut B Panjaitan dalam Konferensi Pers di kantornya menekankan agar korporasi juga memiliki sarana pemadaman. Menurut Luhut, Korporasi harus memiliki teknik pencegahan dan pemadaman kebakaran skala besar.

Salah satu bentuk sarana yang dimaksud Luhut adalah agar Korporasi menyiapkan pesawat pemadaman sendiri. "Selain itu, kami Pemerintah juga akan menyediakan pesawat berskala besar tahun depan," sambut Luhut.(Q-1)