UBL Beri Rekomendasi Konflik Laut Cina Selatan

PENGAMAT kemaritiman Denik Iswardani menyampaikan pemerintah harus melakukan antisipasi secara dini dari dampak konflik di Laut China Selatan.
''Apalagi Indonesia sebenarnya memiliki posisi yang menguntungkan dalam permasalahan di Laut China Selatan. Keuntungan tersebut yakni dalam bidang institusi dengan Amerika Serikat dan kerja sama bilateral dengan negara lain,'' katanya dalam seminar dengan tema Diplomasi Pertahanan Indonesia: Keamanan Kawasan Untuk Mendukung Poros Maritim, di Tangerang, Banten, Rabu (7/10).
Untuk itu. kata dia, komunikasi yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kedua negara tersebut dalam masalah Laut China Selatan, sangat penting sebagai upaya awal mencegah dampak yang akan terjadi.
Sebab, menurut dia,  konflik di laut cina Selatan bisa berdampak besar kepada kepulauan di Indonesia bila tidak diantisipasi sejak dini apalagi tak mengambil peran.
''Kalau Indonesia hanya berdiam dalam masalah Laut Cina Selatan, maka akan berbahaya. Indonesia harus mengambil peran karena posisinya menguntungkan,'' ujarnya dalam diskusi tentang kemaritiman yang diselenggarakan oleh Universitas Budi Luhur (UBL) tersebut.
Bahkan, konflik yang nantinya akan semakin besar, dapat dicegah oleh
Indonesia sebagai pihak yang menjaga kedamaian. Apalagi, Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara poros maritim.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus mendapatkan dukungan dari
publik sebagai kekuatan dalam membawa misi perdamaian.
Ia juga mengakui bila pemahaman masyarakat saat ini terkait kasus laut china selatan masih kecil. Padahal, dampak yang akan terjadi sangat besar.
''Jangan sampai nantinya ketika sudah terjadi, baru adanya gerakan.
Pemerintah harus aktif dari sekarang dengan memberikan pemahaman kepada
masyarakat,'' ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya bersama sejumlah dosen Universitas Budi Luhur
memberikan rekomendasi kepada Kementerian Luar Negeri terkait dukungan dari publik.
Di antaranya, pemerintah perlu memberdayakan kekuatan yang ada seperti militer dan diplomasi agar pertahanan Indonesia tetap terjaga. ''Jangan sampai nantinya, ada kepulauan yang menjadi dampak dari konflik ini. Indonesia harus bisa melakukan proses diplomasi,'' ujarnya.
Seminar yang merupakan kerjasama penelitian antara BPPK-OI Kementerian Luar Negeri dan FISIP UBL itu dibuka oleh Rektor UBL Prof Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D.
Rektor berharap kemitraan antara UBL dan Kemenlu bisa terus berlangsung sehingga dapat menjadi salah satu pemicu bagi perkembangan Tridharma dosen UBL. (Ant/H-2)