DPR Minta Saudi Beri Kemudahan Identifikasi Korban Crane

KOMISI VIII DPR RI meminta pemerintah Arab Saudi memberikan kemudahan bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia melakukan identifikasi korban meninggal akibat musibah crane. Pasalnya, PPIH mengaku kesulitan karena ada jenazah korban tidak diperbolehkan diperlihatkan. Padahal, PPIH tersebut memiliki bukti foto dari korban sesaat sebelum kejadian tersebut.

"Petugas PPIH menjelaskan mereka memiliki foto pakaian korban yang dikenakan saat insiden crane . Jika korban meninggal dapat diperlihatkan kemungkinan besar bisa melihat pakaian yang dikenakan. Jika sesuai, dapat langsung mengidentifikasi. Selanjutnya, test DNA yang dilakukan pemerintah Saudi dapat dilanjutkan," ungkap Ketua Tim Pemantau Haji Komisi VIII DPR Saleh Daulay melalui rilisnya kepada Media Indonesia, Kamis (16/9).

Dia mengatakan itu ketika tim pengawas DPR RI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit An-Nur, Makkah, tempat sebagian korban dirawat.

Dikatakan, dari keterangan yang dihimpun, saat ini terdapat dua jenazah korban crane yang belum teridentifikasi. Kedua jenazah itu diperkirakan jamaah Indonesia. Namun karena belum teridentifikasi, PPIH daker Makkah belum dapat memberikan keterangan resmi.

Berkenaan identifikasi ini, tim pengawas haji DPR RI dalam rapat koordinasi dan evaluasi progress report penyelenggaraan haji telah meminta Menag Lukman Hakim Saefuddin dan jajarannya melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan agar status jamaah haji tersebut jelas. Bagaimanapun, kejelasan status tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga di Tanah Air. "Jika tidak ada laporan resmi, hal tersebut akan tetap menjadi beban bagi Kemenag," tegas politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR itu.

Terkait pemberitaan rencana Pemerintah Saudi yang akan memberikan santunan 1 juta rial bagi korban wafat insiden crane, Saleh Daulay mengaku Menag dan jajarannya juga belum mendapat konfirmasi resmi dari pemerintah Saudi.

"Pemberitahuan resminya belum ada. Namun memang dibenarkan bahwa ada berita yang dilansir di media-media Saudi. Tetapi, soal santunan dan penegakan hukum kan dua hal yang berbeda. Karena itu, hukum mesti tetap ditegakkan. Itu penting agar nilai-nilai keadilan bisa ditegakkan di Tanah Suci," tegasnya.

Ia menyatakan DPR mengapresiasi langkah pemerintah dan raja Saudi yang akan memberikan santunan kepada korban insiden crane. "Namun demikian, kami berharap bahwa proses investigasi terhadap musibah itu harus tetap dilakukan. Kontraktor yang bekerja di sana harus diperiksa. Jika terbukti ada kesalahan prosedural dan menyalahi prinsip-prinsip profesionalitas, kontraktornya juga harus bertanggung jawab," tegasnya.(Q-1)