Indonesia Sampaikan Tiga Hal Krusial untuk Pendanaan Perubahan Iklim

Siswantini Suryandari
01/9/2015 00:00
 Indonesia Sampaikan Tiga Hal Krusial untuk Pendanaan Perubahan Iklim
(MI/M Irfan)
Menjelang pertemuan para pihak ke-21 (COP 21) tentang perubahan iklim di Paris, Prancis, Indonesia akan mengusung tiga prinsip dalam masalah perubahan iklim.

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam acara forum internasional pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, yang diadakan United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, Selasa (2/8).

Tiga hal prinsip itu ialah menyatukan agenda perubahan iklim ke perencanaan pembangunan dan anggaran, memastikan efektivitas pengelolaan dan penggunaan pembiayaan perubahan iklim. "Dan ketiga pengembangan sumber daya keuangan untuk agenda perubahan iklim," ujar Menkeu.

Menurutnya peningkatan efektivitas penganggaran dan dana publik yang digunakan untuk menangani perubahan iklim sangat penting. Untuk itu forum negara-negara Asia Pasifik yang memiliki tanggungjawab bersama untuk mengatasi perubahan iklim harus memiliki pemahaman yang sama. "Indonesia sangat menghargai kerja sama dengan UNDP dalam mendorong inisiatif ini," tegasnya.

Hadir dalam forum itu Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik, Duta Besar Swedia untuk Indonesia Johanna BrismarSkoog dan Direktur UNDP untuk Asia Pasifik, Haoliang Xu.

Xu dalam pemaparannya membenarkan bahwa negara-negara seluruh dunia harus bekerja sama untuk menciptakan kerangka pembiayaan yang memadai, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Xu menyebutkan UNDP telah bekerja sama dnegan Inggris dan Swedia untuk pendanaan khusus perubahan iklim. Dana khusus tersebut digunakan untuk pembangunan berkelanjutan. "Seluruh keuangan akan diolah untuk prioritas perencanaan umum di sektor lingkungan dan kerangka kebijakan umum di setiap lembaga," terangnya.

Contohnya Swedia dengan dana khusus yang dikelola pemerintah untuk prioritas program pembangunan berkelanjutan, justru mampu meningkatkan perekonomian negara tersebut. Dubes Swedia untuk Indonesia Johanna BrismarSkoog menyampaikan hal itu dengan memberikan contoh program tersebut juga harus mampu membantu kelompok paling rentan yakni kaum miskin dan perempuan.

Demikian juga di Inggris, pemerintah setempat telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan pendanaan bagi kegiatan-kegiatan yang memberi dampak besar terhadap penanganan perubahan iklim.

Contoh-contoh yang telah dilakukan kedua negara tersebut telah menggerakkan Indonesia untuk melakukan inisiatif pengelolaan pendanaan. (Q-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Admin
Berita Lainnya