Perlu Transparansi Informasi Haji

Anggota Komite III Pengawas Haji DPD Achmad Jajuli mengatakan Kemenag harus lebih terbuka dalam menyampaikan pekembangan jalannya ibadah haji kepada masyarakat. Hal itu bertujuan agar tidak semakin banyaknya pemberitaan yang akan membuat proses pemberangkatan jemaah terganggu.

"Jadi agar masyarakat dapat langsung mendengar setiap perkembangannya langsung dari Kemenag yang bertanggung jawab, bukan dari banyak pihak yang belum tentu benar," ujar Achmad saat mengisi diskusi terkait pelaksanaan ibadah haji di Dewan Pers, hari ini.

Pada pelaksaanaan ibadah haji tahun ini, masalah yang cukup menyita perhatiaan adalah soal keterlambatan pembuatan visa jemaah. Dikatakan Achmad, masalah visa tersebut harusnya tidak perlu menjadi sebesar sekarang bila ada keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas dari Kemenag. iaa mengatakan, visa tersebut memang membutuhkan waktu dan dapat dijamin akan selesai sebelum waktu pemberangkatan jemaah tiba.

"Ini masalah bukan hanya di Indonesia saja, di Malaysia juga ada. Memang semua masih menyesuaikan dengan sistem e-hajj. Hanya perlu disampaikan dengan jelas," ujarnya.

Selain visa, belum lama ini, sebanyak empat orang jemaah haji yang tertahan di imigrasi Arab Saudi karena paspor yang tertukar telah dapat kembali melanjutkan kegiatannya menuju pemondokan. Achmad mengatakan hal tersebut terjadi karena peristiwa jemaah terpisah dari kloter yang kerap terjadi ketika akan berangkat.

"Itu masalah teknis jemaah dan panitia karena proses imigrasi di Madinah sangat singkat diberikan oleh pemerintah Saudi, yaitu 20 menit. Jadi terjadi masalah tersebut, tetapi sudah selesai,"

Achmad juga mengatakan, berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah haji yang masih terus terjadi harus diselesaikan dengan cepat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya kemauan politik yang kuat antara semua instansi terkait, terutama presiden dan DPR. Harus ada ketetapan tertentu untuk setiap detail haji agar tidak perlu dilakukan pembahasan berulang yang memakan waktu setiap tahun.

"Misalnya terkait masalah layanan kesehatan dan anggaran haji," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil mengatakan berbagai masalah, terutama terkait teknis pemberangkatan jemaah terus berupaya diselesaikan dengan cepat. Abdul mengatakan, masalah teknis memang menjadi hal yang kerap tidak dapat dihindari terjadi meskipun telah diantisipasi. Banyaknya jemaah yang berangkat serta beranekaragamnya latar belakang dan usia jemaah menjadi salah satu penyebabnya.

"Kami melayani masyarakat dari hilir hingg hulu. Tentu akan sangat banyak masalah yang tidak terdugaa terjadi. Tetapi selalu kami usaha tangani dengan cepat," teraangnya.

Hingga saat ini, telah enam kloter atau sekitaar 4 ribu jemaah tiba di Madinah. Pemberangkatan kloter masih akan terus dilakukan hingga tanggal 17 September mendatang. (Q-1)