Pemerintah Dituding Sembunyikan Data Kesejahteraan

Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menuding pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyembunyikan data kesejahteraan masyarakat yang di dalamnya ada tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dugaan itu berangkat dari tidak diutarakannya data kesejahteraan masyarakat dalam pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di depan anggota MPR pada 14 Agustus silam.

Ekonom dari Indef Fadhil Hasan mempertanyakan kemana hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang biasa dilakukan BPS pada Maret tiap tahunnya dan disampaikan ke publik pada Juli atau Agustus sebelum penyampaian pidato Presiden dilakukan.

"Kita menduga BPS tidak menyampaikan ke publik karena memang kemiskinan meningkat. Mereka masih nunggu persetujuan pemerintah apakah disampaikan ke publik," tutur Fadhil dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (24/8).

Dugaan ini dilontarkan Indef mengingat pada 2005 pemerintah juga melakukan hal yang serupa. Pada tahun itu, Presiden SBY tidak menyampaikan data kesejahteraan dalam pidato kenegaraannya. Beberapa bulan kemudian barulah data kesejahteraan dirilis dengan menyebut tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia meningkat.

Karena adanya dugaan tingkat kemiskinan dan pengangguran naik, Indef melakukan surveipenelitian yang mirip dilakukan oleh BPS. Hasilnya, tingkat kemiskinan meningkat dari September 2014 sebesar 10,96% menjadi 11,5% pada Maret 2015. Tingkat pengangguran terbuka meningkat 7,15% pada semester I tahun lalu menjadi 7,5% pada semester I tahun ini.

Pertumbuhan upah buruh tani mengalami penurunan 6,6% pada Maret 2014 menjadi 4,5% pada Maret 2015. "Upah buruh industri juga turun secara riil 3,5% secara triwulanan. Kita juga mengestimasi indeks gini rasio naik dari 0,41 ke 0,42," papar Fadhil.

Dari hasil penelitian yang dilakukan lembaganya tersebut, pertumbuhan ekonomi yang turun menjadi 4,67% di semester I tahun ini menjadi salah satu penyebab buruknya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Fadhil juga mengungkapkan tingginya inflasi bahan makanan sebesar 8,28% turut mengambil andil semakin banyaknya masyarakat miskin di Tanah Air.

Tidak hanya itu, pemerintah dituding gagal menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan penaikan harga BBM, listrik, dan gas pada awal hingga pertengahan tahun menjadi faktor penting yang menyebabkan daya beli masyarakat semakin kecil.

"Harga kebutuhan pokok juga mengalami penaikan. Apalagi pemerintah tidak melakukan perlindungan sosial yang terkena dampak penaikan harga-harga, malah menunda berbagai program sosial. Raskin sempat ditunda, BLT juga tidak ada," tuding Fadhil.

Senada, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengungkapkan biasanya harga kebutuhan pokok akan kembali normal setelah masa Lebaran. Namun, tahun ini tidak terjadi hal demikian. Malahan, terjadi kenaikan harga daging sapi dan ayam yang membuat pedagang mogok.

Enny menyarankan kepada pemerintah untuk kembali memerhatikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor tersebut dinilainya bisa menggeliatkan kegiatan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, yang ia lihat sekarang, pemerintah belum ada tindakan konkret untuk membantu kredit UMKM.

"Jokowi kan bilang mau kasih subsidi Rp90 miliar buat UMKM lewat kredit dari perbankan BUMN. Ini ditunggu langkah konkretnya, apa betul? Jangankan dapat akses bunga, dapat akses modal saja sangat sulit," cetusnya.

Data yang dipaparkannya perkembangkan kredit di sektor UMKM menunjukan total kredit UMKM dari perbankan pada 2014 sebesar Rp731,8 triliun. Namun, dari jumlah tersebut 48,8% alokasi kreditnya malah mengalir ke usaha menegah yang mayoritas diserap oleh sektor perdagangan besar dan eceran.

"Peningkatan akses kredit UMKM di tengah pelemahan ekonomi sangat penting. UMKM pernah jadi dewa penyelamat saat krisis global 2008," imbuh Enny. (Q-1)