Pemerintah dalam ini Kementerian Agama (Kemenag) diminta untuk memastikan fasilitas secara baik bagi jamaah haji yang akan diberangkatkan pada kloter pertama, 21 Agustus mendatang. Khususnya, terkait pelayanan bus dari Bandara Madinah ke penginapan.
"Ini pertama kali jamaah haji kita akan langsung mendarat di Madinah, bukan di Jeddah. Jangan sampai mereka jalan kaki ke penginapan, kondisinya sangat jauh dan panas," ujar Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) Slamet Effendy Yusuf saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (15/8).
Untuk itu, pemerintah harus benar-benar cermat agar para jamaah haji tidak terlantar saat sejak turun dari pesawat. Pasalnya, belum ada tempat yang secara khusus diperuntukkan bagi jamaah asal Indonesia di bandara tersebut.
Pun, akan ada bus yang mengangkut jamaah sampai ke penginapan, pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji wajib menyiapkan pos-pos pelayanan dan menyiagakan petugas untuk membantu jamaah.
Belum lagi, menurutnya, sistem sewa hotel di Madinah yang juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini harus dijamin betul pelayanannya, sebab yang disewa adalah jasa pelayanan hotel.
"Keuntungannya, jamaah sudah bisa ditentukan penginapan dari Jakarta lewat undian," ucap dia.
Slamet yakin dan berharap agar pemerintah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Mengingat, pelaksanaan kali ini akan menentukan keberhasilan model perubahan yang dicanangkan.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenag Nursyam menilai perubahan yang ada justru semakin memberikan efisiensi. Bukan hanya berimbas pada pemangkasan biaya, jamaah pun tidak perlu pindah dari Jeddah ke Madinah.
"Insyaallah sudah kami siapkan bus-bus salawat yang akan mengantar para jamaah. Bus akan standby mulai dari bandara," ujarnya.
Ia pun menjelaskan bus tersebut nantinya juga akan disiagakan untuk memfasilitasi perjalanan para jamaah dari Madinah ke Makkah dan sebaliknya selama 24 jam.
Namun demikian, dihimbau kepada para jamaah untuk senantiasa menjaga keselamatan diri selama menjalankan ibadah haji. Selain, memang hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah. (Q-1)