Indonesia masih Andalkan Peta Bawah Laut Jadul dari Belanda

PETA bawah laut di Indonesia tercatat baru 35% saja yang diperbarui. Sementara sisanya masih menggunakan data lama atau bertumpu pada peta peninggalan Belanda yang dibuat pada 1827. Hal itu dikemukakan Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) Laksamana Muda Harjo Susmoro kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/7).

Menurut dia, meski secara realitas peta tersebut tidak banyak pengaruhnya terhadap kepentingan keselamatan pelayaran, namun rencana pembaruan pemetaan bawah laut Indonesia sedianya tidak boleh dikesampingkan.

"Memang yang sudah ter-update itu baru 35% saja. Itu sebagian besar meliputi wilayah atau pelabuhan yang rawan dan padat lalu lintas. Kita mengategorikan wilayah itu confidence, dapat dipercaya," katanya.

Sebagai contoh, peta bawah laut di kawasan perairan di Jakarta dan Kepulauan Seribu sejauh ini dapat dinyatakan tidak ada masalah. Walaupun begitu, Pushidrosal mempersilakan pihak pelabuhan untuk melakukan survei internal demi kepentingan kepelabuhanan.

Peta bawah laut, disebut Harjo sangat penting. Selain disebut sebagai kunci pintu gerbang perekonomian di Tanah Air, gambar tersebut juga menjadi ujung tombak keamanan negara.

"Apabila data kolom laut yang menjadi medan pertempuran sempat dikuasi pihak asing, selesai sudah. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik maka imbasnya pada keamanan nasional kita," tandasnya.

Ia menambahkan, 65% peta bawah laut yang belum diperbarui umumnya berada di kawasan laut dalam. Pushidrosal pun memiliki andil untuk terus memperbarui seluruh data tersebut.

Harjo menilai pembaruan terhadap seluruh peta bawah laut Indonesia membutuhkan waktu cukup lama, 47 tahun karena peta itu merupakan peta hidup yang perkembangannya sangat cepat. (OL-5)