Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sejumlah poin yang masih jadi persoalan dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA yang baru saja selesai digelar.
Catatan yang menjadi evaluasi Kemendikbud mulai dari kesiapan infrastruktur, persoalan komunikasi antarpusat dan daerah, hingga upaya mitigasi ketika menghadapi persoalan di lapangan.
"Tentu saja kita bersyukur bahwa UNBK tingkat SMA kali ini bisa terselenggara dengan baik meski ada beberapa persoalan yang terjadi di beberapa titik yang bisa kita atasi dan carikan solusinya," kata Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto di Jakarta, Sabtu (14/4).
Terkait dengan infrastuktur, kata dia, ketersediaan pasokan listrik masih menjadi persoalan di sejumlah daerah. Persoalan itu masih ditambah dengan minimnya jaringan internet yang disediakan Telkom, dan jumlah unit komputer.
"Infrastruktur ini penting sekali karena jadi kebutuhan mendasar, terutama bagi sekolah yang berada di daerah-daerah pinggiran," jelas Daryanto.
Dari pelaksanaan UNBK tahun ini, kata dia, pihaknya juga memberi catatan khusus agar untuk para petugas (proktor, teknisi, pengawas ruang ujian, dan petugas lainnya) supaya bekerja lebih baik lagi, lebih profesional, dan patuh terhadap prosedur operasi standar (POS).
"Termasuk memastikan tidak ada siswa yang membawa alat komunikasi misalnya telepon seluler atau alat rekam sejenisnya yang berpotensi memicu kecurangan ujian," bebernya.
Catatan lainnya ialah terjaminnya komunikasi yang baik antarpetugas, baik di pusat maupun di daerah, khususnya dalam proses sinkronisasi data dari server pusat ke daerah dan ke komputer masing-masing.
"Ini penting sekali agar dengan pengertian dan pemahaman yang sama diharapkan dapat meminimalkan risiko dan menekan terjadinya kepanikan atau gejolak negatif yang tidak perlu manakala risiko tersebut memang benar terjadi," ucap Daryanto.
Ia menambahkan, Kemendikbud berharap seluruh persoalan itu dapat segera tertangani agar pada tahun 2019 pelaksanaan UNBK sudah merata 100% di seluruh Indonesia.
"Kalau sekarang baru 90%, kita upayakan 2019 sudah bisa 100%," pungkasnya. (A-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved