Kemendikbud akan Evaluasi Kebijakan 5 Hari Sekolah

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan akan evaluasi kebijakan lima hari sekolah dengan waktu delapan jam. Keputusan untuk melakukan evaluasi itu sesuai dengan rekomendasi rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan Kemendikbud.

"Kita kan kemarin hasil raker dengan Komisi X jelas kalau di situ harus dikaji ulang, pasti kita kaji ulang. Karena kita dengan Komisi X enggak mungkin kalau ada rekomendasi kaji ulang itu, kita enggak lakuin," kata Kepala Biro Komunikasi Kemendikbud Ari Santoso di Jakarta Pusat, Sabtu (17/6).

Menurut dia, kebijakan ini sudah dicoba ke 9.600 sekolah di Tanah Air. Ia mengklaim seluruh sekolah tersebut dengan sukarela menerapkan kebijakan ini. "Kita sebenernya tahun ini sudah jalan pak menteri targetkan 5 ribu tapi sudah jalan 9.600 sekolah yang sudah menjalankan," ucap dia.

Sebelumnya, kebijakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah lima hari dalam seminggu dinilai belum bisa berjalan. Mendikbud Muhadjir Effendy diminta untuk mengkaji ulang kebijakan lima hari sekolah dalam seminggu.

"Permen (Peraturan Menteri) ini tidak bisa digunakan, harus dikaji ulang, kalau dipaksakan ini harus benar-benar dilihat kembali," kata Anggota Komisi X DPR fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah.

Ledia mengkritisi Permendikbud yang mengatur kebijakan sekolah lima hari tersebut. Menurut dia, ada pasal dalam Permendikbud yang berbenturan dengan beberapa sisi positif.

Contohnya, jam istirahat yang hanya ditambahkan setengah jam dalam satu hari. Ia tak sepakat dengan penambahan itu. Sebab, kemampuan atau konsentrasi anak-anak dalam menyerap ilmu dengan baik optimalnya hanya tiga sampai dua jam.(OL-3)