Indonesia Perlu Memperbaiki Struktur Dana Pendidikan

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan perlu memperbaiki struktur pendanaan pendidikan yang meliputi sekolah swasta untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Saat ini sekolah-sekolah swasta seperti yang dibangun oleh lembaga keagamaan yang memberikan akses kepada masyarakat miskin di daerah-daerah telah diabaikan oleh pemerintah.

Melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/6), Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan perubahan struktur pendanaan pendidikan pemerintah dapat dilakukan melalui program seperti Voucher Pendidikan atau Education Savings Accounts (ESA). Kedua program ini bisa mendorong sekolah untuk bertanggung jawab kepada orang tua dan membantu meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan program ini, orang tua murid bisa memilih sekolah mana yang mendapatkan pendanaan dengan mendaftarkan anaknya dan membayar biaya sekolah menggunakan voucher tersebut atau dana dari ESA. Jika orang tua puas dengan kualitas yang diberikan oleh sekolah, mereka bisa terus mendanai sekolah terpilih dengan tetap belajar di situ.

Program ini juga mendorong sekolah-sekolah saling bersaing untuk menarik orang tua mengeluarkan voucher atau dana ESA di sekolah mereka. Persaingain ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan.

Prestasi akademik Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia. Pada tahun 2015, peringkat Indonesia dalam yang dibuat oleh OECD, Program for International Student Assesment (PISA), berada di angka 62 dari 69 negara.

“Selama puluhan tahun Indonesia berjuang untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk masyarakatnya, meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana 20% dari APBN untuk pendidikan yang diwajibkan oleh konstitusi kita. Artinya ada keperluan untuk mengubah cara pendanaan pendidikan kita," kata Manajer Penelitian CIPS Sila Wikaningtyas.

“Untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, orang tua perlu diberdayakan melalui program Voucher Pendidikan atau Education Savings Accounts agar mereka bisa menentukan sekolah mana yang mendapatkan pendanaan. Konsep ini akan membuat sekolah-sekolah lebih bertanggung jawab kepada orang tua murid dan berusaha menyediakan pendidikan terbaik sesuai harapan mereka," tambah Sila.

CIPS adalah sebuah lembaga pemikir (think tank) non-partisan dan non-profit yang membuat riset serta advokasi kebijakan praktis dan diperuntukkan kepada para pembuat keputusan dalam struktur legislatif dan eksekutif pemerintah Indonesia.

Berada di peringkat ke-71 dalam Asia Pacific in the Global Go To Think Tank Index, the University of Pennsylvania, CIPS berdedikasi untuk menemukan solusi yang dapat menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang berlandaskan pada keterbukaan masyarakat, politik dan ekonomi.

"CIPS memiliki tiga fokus area, yaitu Perdagangan dan Kesejahteraan, Sekolah Swasta Murah, dan Migrasi Buruh Internasional. Kami mendapatkan dukungan secara finansial dari para donatur dan filantropis yang menghargai independensi kami. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi situs kami di www.cips-indonesia.org," tukasnya. (OL-6)