Pertumbuhan Penduduk Hambat Pemerataan

HASIL survei bahwa mayoritas rakyat mengakui arah perjalanan bangsa Indonesia sudah benar pantang membuat pemerintah berpuas diri.

Masih banyak persoalan, termasuk pertumbuhan penduduk, yang mesti ditangani lebih baik lagi agar kesenjangan tak kian melebar.

Dari hasil survei yang baru-baru ini dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) diketahui, publik puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 74,8% dari 1.350 responden di seluruh Indonesia pun menilai perjalanan bangsa berada di jalur yang benar.

Menurut pengamat ekonomi politik Rizal Mallarangeng, kinerja pemerintah memang cukup bagus dan pembangunan ekonomi berjalan dengan baik.

"Presiden juga kelihatan responsif dan memiliki keinginan memajukan (bangsa) sehingga persepsi kepada dirinya menjadi baik," terang Rizal di Jakarta, kemarin.

Namun, tegas dia, pemerintah pantang berhenti di titik itu dan harus terus berupaya meningkatkan kinerja.

"Jangan sampai dukungan publik merosot atau sampai titik tertentu yang kemudian melambat."

Rizal juga melihat prestasi yang ada bukan tanpa persoalan.

Ia menyebut masalah reformasi agraria, penurunan kesenjangan sosial, hingga pengendalian penduduk.

Jika tidak ditangani secara serius, pertumbuhan penduduk justru akan menghambat pemerataan dan memperlebar gap sosial.

Menurut Rizal, meski tingkat ekonomi meningkat, orang kaya dan rakyat miskin memiliki jumlah tanggungan berbeda. Tanggungan orang kaya semakin berkurang dan sebaliknya tanggungan kelompok bawah kian bertambah.

"(Kesenjangan) ini terjadi bukan karena yang miskin menjadi tambah miskin, melainkan yang miskin ini memiliki tanggungan lebih banyak secara proporsional. Oleh karena itu, pemerintah harus menyadari dan segera membuat kebijakan yang sesuai untuk menghadapinya," jelas Rizal.

Ia menambahkan, dalam 20 tahun terakhir, program Keluarga Berencana (KB) kurang berjalan.

Akibatnya, terjadi ledakan penduduk di kelompok bawah yang akan membahayakan karena pertumbuhan penduduk cenderung bersifat geometris.

Penduduk berkualitas

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan terobosan dan program pembangunan kependudukan akan terus ditingkatkan untuk ikut mengatasi kesenjangan sosial.

"Sesuai dengan mandat pemerintah, BKKBN ikut menyukseskan program peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia."

Upaya yang dilakukan BKKBN untuk menekan laju pertumbuhan penduduk ialah menggalakkan dan merevitalisasi program KB dengan 'dua anak cukup'.

Kepada rakyat, mereka menggunakan pendekatan yang lebih komunikatif dan persuasif.

"Kita mengajak masyarakat menyadari pentingnya kualitas keluarga, bukan kuantitas. Dengan demikian, pada 2020-2030 Indonesia akan memiliki bonus demografi berupa penduduk berkualitas," terang Surya.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bonus demografi ialah investasi masa depan sehingga harus betul-betul disiapkan. "Kuncinya fokus pemerintah untuk investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan skill," tandasnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hasil survei SMRC menunjukkan rakyat melihat pemerintah memang tengah serius bekerja.

Kebijakan dan kinerja pemerintahan Jokowi dalam mempercepat pembangunan juga membuahkan optimisme rakyat. (Ths/Nyu/Pol/X-8)