Tidak Efektif Rektor Dipilih Presiden

PENGAMAT pendidikan Indra Charismiaji mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak dalam kapasitas yang tepat untuk menyarankan perubahan sistem pemilihan rektor.

"Itu pertanyaan besar yang pasti dipikirkan semua orang ketika mengetahui adanya pernyataan dari Mendagri tersebut," ujar Indra.

Dikatakan Indra, sistem pemilihan rektor memang merupakan hal yang harus terus diubah untuk mendapatkan perbaikan. Namun, akan menjadi tidak efektif dan cenderung tidak masuk akal bila keputusan pemilihan rektor dilakukan oleh Presiden.

"Kalau ditunjuk oleh Presiden, lalu untuk apa ada kementerian. Sementara presiden memiliki tugas yang sudah sangat banyak. Akan butuh waktu sangat panjang mengingat jumlah PTN di Indonesia juga tidak sedikit," ujar Indra.

Bila dikatakan pemilihan oleh Presiden untuk menghindari masuknya paham-paham non-Pancasila, tindakan pemilihan rektor sebagai patokan bukan hal yang tepat. Upaya menghindari adanya tokoh non-pancasilais harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada sosok rektor.

"Kalau memang mau menghentikan paham radikalisme, yang harus dibenahi bukan dari institusi pendidikan, tetapi harus dari undang-undangnya dahulu. Pemerintah harus fokus secara menyeluruh. Begitupun di pendidikan tidak cukup dengan hanya berpatokan ke rektor," ujar Indra.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan penentuan pemimpin di perguruan tinggi negeri atau rektor kini diharuskan dipilih presiden. Menurutnya hal ini dilatarbelakangi oleh tanggung jawab rektor dalam proses penyeragaman.

Hal tersebut disampaikan Tjahjo karena kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi. Selain itu, dia juga mengatakan pemerintah merangkul semua perguruan tinggi negeri maupun swasta karena mempunyai komitmen sama. (X-12)