Pemerintah Fokus Kelola Kawasan Perairan

TINGKAT ancaman terhadap ekosistem dan laut Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara dan dapat menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar.

Kegiatan penangkapan ikan yang berlebih dan merusak, pencemaran daerah aliran sungai, pembangunan pesisir yang tidak terencana, dan perubahan iklim merupakan faktor ancaman kesehatan ekosistem laut.

Berdasarkan data LIPI 2016, hanya ada 5,32% dari seluruh wilayah terumbu karang di Indonesia yang dalam kondisi sangat baik dan lebih dari 30% yang kurang baik.

Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menetapkan dan mengelola kawasan konservasi perairan (KKP) se-luas 20 juta ha pada 2020.

"Hingga Desember 2016, luas kawasan yang telah dibentuk mencapai 17,98 juta hektare dengan total KKP mencapai 165 lokasi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke," ucap Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamuti Poerwadi dalam rilis yang diterima Media Indonesia, Rabu (10/5).

Pengelolaan sebagian kecil kawasan perairan laut dalam sistem KKP diharapkan dapat memulihkan habitat dan keanekaragaman hayati serta memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi secara berkesinambungan ba-gi masyarakat.

"Para ahli dan praktisi sepakat bahwa KKP merupakan salah satu solusi terbaik," imbuh dia.

Direktur Program Coral Triangle WWF-Indonesia Wawan Ridwan yakin kondisi laut yang terus menurun dalam beberapa dekade terakhir dapat diperbaiki sehingga mampu menopang kehidupan manusia.

"Desain KKP yang berbasis keilmuan dan distribusi manfaat sosial serta ekonomi, dan implementasi pengelolaan KKP yang efektif merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan karena dapat memberikan manfaat yang besar."