Masyarakat Miskin Sulit Akses Pendidikan Berkualitas

PENDIDIKAN di Indonesia belum merata dan adil secara kualitas. Berdasarkan penelitian Article 33 Indonesia, pendidikan berkualitas tak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat tidak mampu.

Hal tersebut berdasarkan kajian mereka terhadap sekolah-sekolah di Kota Bogor, Makassar dan Malang. Dalam kajiannya, lembaga riset itu menemukan masih sedikit jumlah pelajar dari keluarga kurang mampu di sekolah-sekolah unggulan di tiap kota.

"Bogor dan Makassar memiliki peraturan khusus untuk kuota terhadap masyarakat miskin di sekolah negeri dan unggulan, tapi itu tidak berjalan, sementara Malang justru tidak ada sama sekali alokasi tersebut," ucap Direktur Eksekutif Article 33 Indonesia Santoso dalam diskusi publik bertajuk Ketimpangan Kualitas Pendidikan untuk Masyarakat Miskin, di Jakarta, Selasa (9/5).

Indikator yang dipakai untuk melihat masyarakat miskin, lanjut dia, ialah pada para pemegang Kartu Indonesia Pintar. Di Kota Bogor, kuota 10% masyarakat kurang mampu di SMA Negeri 1 tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, tugas pemerintah ialah bukan hanya meratakan pendidikan berkualitas, melainkan juga memudahkan akses kepada masyarakat miskin untuk dapat masuk ke sekolah berkualitas.

"Permasalahannya mereka kurang informasi, ada akses tapi tidak ada sosialisasi. Kalau meratakan pendidikan, itu jangka panjang, tidak bisa selesai dalam satu, dua tahun," imbuh dia.

Akses pendidikan berkualitas dipandang penting. Pasalnya, pendidikan di sekolah atau penyelenggara yang kurang baik tidak akan menghasilkan perubahan terhadap kualitas masyarakat kurang mampu.

"Jadi sama saja dengan tidak bersekolah, masyarakat miskin tidak akan bisa menaikan derajat hidup jika pendidikannya tidak berkualitas," tukas dia. (X-12)