RS Perbatasan Kekurangan Dokter Spesialis

RUMAH Sakit Penyangga Perbatasan (RSPP) Betun yang berada di perbatasan antara Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Republik Demokratik Timor Leste kekurangan dokter spesialis. Rumah sakit (RS) yang berada di Kabupaten Malaka tersebut hanya memiliki empat dokter spesialis, yakni spesialis penyakit dalam, bedah, anak, dan spesialis saraf.
Kondisi itu sangat tidak memadai bila dibandingkan dengan jumlah penduduk setempat yang mencapai 189.046 jiwa.

Direktur RS Betun, Paskalia Frida Fahik, mengatakan RS yang dipimpinnya sangat membutuhkan dokter spesialis anestesi, radiologi, serta dokter spesialis kebidanan dan kandungan (obgin). Namun, tenaga tersebut tidak dimiliki. "Di sini memang kekurangan SDM (sumber daya manusia), khususnya dokter spesialis. Ini menjadi tantangan bagi kami supaya bisa lebih mandiri dan jangan sampai masyarakat kita malah berobat ke negara sebelah, Timor Leste," katanya, Jumat (5/5).

Untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis, ujar Frida yang juga menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, pemerintah telah melakukan berbagai upaya.
Salah satunya ialah memberikan beasiswa kepada dokter umum untuk dapat melanjutkan pendidikan dokter spesialis dengan dana Rp20 miliar dari APBD kabupaten.
Namun, upaya itu tidak segera menyelesaikan persoalan di RS tersebut, sebab sebagian besar dokter umum peserta beasiswa tidak lolos seleksi untuk melanjutkan sekolah sebagai dokter spesialis.

Ia mengungkapkan, dari 80 peserta, yang diterima untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis di perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam dan luar Kabupaten Malaka hanya 10. "Kendala lainnya, kondisi daerah perbatasan yang agak sulit sehingga jarang dokter yang betah bertugas di sini," ujar Frida. Padahal, bila dibandingkan dengan kabupaten lain di NTT, Pemerintah Kabupaten Malaka memberikan gaji Rp40 juta per bulan kepada dokter spesialis. Mereka juga dapat uang cuti, mobil, dan tempat tinggal.

Ia juga mengatakan, dokter spesialis di RS tersebut sangat dibutuhkan agar akreditasi RS yang saat ini masih tipe D bisa meningkat. Agar RS bisa mencapai standar tipe C, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, mereka harus memiliki SDM yang memadai, termasuk empat dokter spesialis dasar, yaitu spesialis penyakit dalam, bedah, anak, dan obgin, masing-masing satu orang.

Wajib kerja
Soal kondisi itu, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menyatakan segera menempatkan satu dokter anestesi ke RS Betun melalui program Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Selain dokter anestesi, ia akan menempatkan dokter obgin. "Sesuai dengan pemetaan yang kita lakukan, Malaka memang salah satu daerah prioritas. Kalau ada kerja sama dengan perguruan tinggi, juga bisa dilakukan agar lulusannya bisa dikirim ke Malaka," pungkasnya.

Di sisi lain, Bupati Malaka Stefanus Bria Seran menjamin seluruh masyarakat di daerahnya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dengan atau tanpa kartu jaminan kesehatan nasional.

"Mereka yang tidak terdaftar sebagai peserta JKN tidak ada istilah tidak bisa berobat. Asalkan punya KTP-E Kabupaten Malaka, kami pastikan mereka bisa dilayani dan dibiayai pemerintah daerah," tegasnya. (H-2)