Negara-Negara Islam Tertarik Program 3Ends

NEGARA-NEGARA Islam yang menghadiri Konferensi Tingkat Menteri di Iran 27 April lalu, tertarik mengadopsi program pemberdayaan perempuan, keluarga, dan perlindungan anak yang telah diterapkan Indonesia.

"Banyak bidang yang ingin mereka adopsi, salah satunya mengenai program 3Ends dan juga pemberdayaan ekonomi perempuan," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise saat konferensi pers di Jakarta, kemarin. "Mereka terkesan akan program 3Ends kita dan ingin menerapkan hal tersebut di negara masing-masing. Saya kira ini jadi satu pencapaian terbaik.

" Yohana yang hadir di Iran mewakili Indonesia dalam Specialized Summit of the Women's Affairs' Ministers from Islamic Countries: Social and Family Policy Making in Islamic Societies mengatakan negara Islam di dunia menghadapi masalah yang sama mengenai perempuan dan anak, seperti perdagangan perempuan, dan pernikahan anak.

Karena itu, Yohana memperkenalkan program prioritas 3Ends yang diterapkan Indonesia untuk memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberantasan perdagangan manusia, dan mengakhiri kesenjangan akses bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi.

Selain itu, negara-negara itu ingin mengetahui strategi Indonesia agar mendorong perempuan terlibat aktif dalam bidang politik.

Indonesia pernah memiliki presiden perempuan dan saat ini ada sembilan menteri perempuan yang menjabat di Kabinet Kerja. Juga ada 85 perempuan yang menjabat bupati, wali kota, wakil bupati, dan calon wali kota. "Angka pekerja perempuan terus bertambah seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kapasitas perempuan," kata Yohana.

Dalam pertemuan yang diikuti antara lain Azerbaijan, Afghanistan, Turki, Suriah, Mauritania, dan Iran itu, Indonesia juga memaparkan pentingnya keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa.

"Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor utama yang diperlukan untuk menciptakan bangsa yang kuat dan mencegah terjadinya tindak kekerasan di masyarakat, sehingga pembangunan bangsa dapat dilaksanakan dengan baik," tuturnya.

Indeks ketahanan keluarga (IKK) ialah alat ukur di Indonesia yang memiliki empat pilar antara lain ketahanan fisik, ekonomi, sosial budaya, dan psikologi sosial.

Adopsi cuti hamil
Indonesia juga akan mengadopsi beberapa kebijakan pemberdayaan perempuan yang telah diterapkan negara lain seperti Iran. "Di Iran cuti hamil untuk perempuan sudah selama enam bulan, di Indonesia masih tiga bulan. Kita akan berupaya berbicara kepada lembaga terkait untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan," ujar Yohana.

Secara terpisah, Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika Mutiara Ika meminta pemerintah agar mulai memperhatikan nasib pekerja perempuan. Salah satu yang abai diperhatikan selama ini ialah kasus pelecehan seksual pada buruh pabrik. "Masalahnya selama ini regulasi untuk kaum buruh perempuan perlindungannya belum ada. Coba lihat UU PRT. Itu saja belum disahkan," ucap dia. (Ant/H-1)