Hak Buruh Perempuan masih Terabaikan

DI balik rencana demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional di Jakarta dan di kota-kota lain di Indonesia besok, ada keprihatinan mendalam di benak Desy Yanti melihat nasib buruk buruh perempuan.

Pekerja harian lepas di sebuah perusahaan swasta Ibu Kota ini mengeluhkan terampasnya hak-haknya sebagai perempuan di tempat kerja.

"Uang makan saya dipotong kalau mengajukan cuti haid. Saya tetap ngantor, tetapi lebih banyak diam sehingga tidak produktif," keluh Desy.

Tidak beda dengan Rahmania. Buruh di perusahaan garmen di Tangerang, Banten, ini mengaku tidak mengenal istilah cuti haid. "Ambil izin sakit pun enggak karena saya kan outsourcing yang bisa dikeluarkan kapan saja.

"Sumini, seorang buruh di Bandung, selain mengalami kesulitan mengajukan cuti haid juga menerima perlakuan diskriminatif di perusahaan tempatnya bekerja. "Buruh laki-laki menerima gaji 100%, perempuan hanya 85%. Tenaga kami dianggap tidak terlalu besar. Padahal, tenaga kami juga terkuras. Saya ingin semua pelanggaran ini mendapat sanksi tegas. Sekarang sanksi memang ada, tetapi enggak memberikan efek jera.

"Tidak berlebihan bila Rukiah, buruh dari Karawang, berharap pemerintah membantu buruh perempuan untuk mendapatkan kesamaan gaji dengan buruh laki-laki. "Perusahaan semena-mena terhadap kami. Perusahaan tega tidak memberikan hak cuti haid. Jikapun diizinkan cuti, kami harus menyertakan surat dokter atau harus menunggu haid sangat parah. Jika buruh perempuan hamil, siap-siap saja kena PHK.

"Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia NTT Stanis Tefa menjumpai pengusaha membayar gaji buruh jauh di bawah UMP.

"Pemda menetapkan UMP 2017 sebesar Rp1,5 juta per bulan. Namun, tidak sedikit pekerja digaji Rp300 ribu. Buruh yang bekerja di toko biasa tinggal di toko sehingga melakukan semua pekerjaan tidak ubahnya pembantu rumah tangga dengan upah di bawah Rp500 ribu per bulan.

"Semua kenyataan tersebut di mata Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika Mutiara Ika menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah terhadap pekerja perempuan belum maksimal. Oleh karena itu, dia mendorong para buruh perempuan di daerah berani mengungkapkan kejadian yang merugikan mereka di tempat kerja. "Kalau ada kejelasan perlindungan, saya pikir kasus pelecehan seksual kepada pekerja perempuan juga dapat dicegah," kata Mutiara, kemarin.

Seorang pengurus Media Serikat Pekerja Rumah Tangga Sapulidi Yuni SR mengakui buruh perempuan yang berani melakukan negosiasi gaji dan jam kerja bisa terkena PHK sepihak. Nic/Ric/BY/LD/CS/SL/PO/RF/AU/X-3