E-Katalog Diklaim Tekan Korupsi

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengklaim pengadaan alat kesehatan dilakukan transparan dengan penerapan e-katalog dalam lelang. E-katalog menjadi solusi dalam pengadaan alat kesehatan lewat tender yang kerap kali menimbulkan masalah. "Sekarang hampir semua pengadaan alkes (alat kesehatan) dilakukan dengan e-katalog yang harganya sudah termurah," kata Sekretaris Jenderal Kemenkes Untung Suseno di Jakarta, Rabu (19/4). Ia mengatakan itu untuk menanggapi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW), yaitu alat kesehatan menjadi perantara korupsi tertinggi sepanjang 2010-2017.

Selama tujuh tahun terakhir, ada 107 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp543,1 miliar. ICW juga mencatat kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, merupakan pihak yang paling banyak terjerat kasus korupsi di sektor kesehatan. Menurut Untung, ia tengah mendorong semua alat kesehatan untuk masuk e-katalog. Bahkan, tanpa diminta, para pejabat di daerah telah menggunakan e-katalog karena prosesnya transparan dan harganya sesuai. "Pemerintah tinggal mencocokkan harga dan spesifikasi barang yang dibutuhkan berdasarkan data yang ada di e-katalog," ujarnya.

Saat ditanya apakah penerapan e-katalog sudah bisa menghemat bujet secara nasional, terutama untuk penggunaan alat kesehatan, Untung menyatakan penggunaan e-katalog setidaknya dapat meminimalkan celah penggelembungan harga. Harga peralatan kesehatan paling akuntabel karena sudah ditender Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Temuan yang dirilis ICW pada Selasa (18/4) menyebutkan penggelembungan harga menjadi modus terbanyak dalam kasus korupsi di sektor kesehatan. ICW menemukan 93 kasus dengan nilai kerugian negara Rp512,9 miliar. Sementara itu, penyalahgunaan anggaran dan penggelapan menjadi modus kedua terbanyak dengan jumlah masing-masing 36 kasus dan 33 kasus.