Pemerintah Diminta tidak Diskriminatif pada PTS

KONTRIBUSI Perguruan Tinggi Swasta (PTS) pada pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah sekitar 4.300 PTS telah menyumbang Angka Partisipasi Kasar (APK) sekitar 5 juta mahasiswa.

Bandingkan dengan jumlah 160 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang hanya berjumlah sekitar 1,2 juta mahasiswa. Oleh karena itu, Pemerintah, khususnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), diminta dapat lebih memperhatikan keberadaan PTS di Tanah Air.

"Jadi, pemerintah khususnya Kemenristek Dikti kita harap dapat lebih memperhatikan PTS juga. Sebab, jumlah 4.300 PT di Indonesia cukup signifikan sebagian besar PTS dengan jumlah mahasiswa sekitar lima juta per tahun. Sedangkan PTN hanya satu jutaan," ungkap Rektor Universitas Trilogi Prof Asep Saefuddin pada bedah buku Ekonomi Pancasila di Jakarta, Sabtu (15/4).

Asep yang juga Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) mengingatkan jika pemerintah tidak menerapkan keadilan dalam pendidikan tinggi akan membuat kualitas anak bangsa tidak cepat maju.

"Tentu bangsa kita akan lamban majunya jika belum dapat diterapkan sistem ekonomi Pancasila di bidang pendidikan. Kemenristek Dikti jangan hanya mencap PTS banyak yang abal-abal, tapi minim dalam melakukan pembinaan," tegas Guru Besar Ilmu Statistik IPB ini.

Ia mengusulkan Kemenristek Dikti melibatkan kalangan PTS dalam merumuskan konsep pendidikan tinggi di Indonesia. Ia mengakui akan ada kendala dengan anggaran.

"Namun dengan menerapkan ekonomi Pancasila, ekonomi kegotongroyongan, saya optimistis hal tersebut bisa diatasi. PT yang berkelebihan fiskal bisa mensubsidi yang dananya kurang. Ini agar makin banyak PTS yang berkualitas baik," tukasnya.

Pada bagian lain, Asep mengapresiasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang kini digenjot Presiden Joko Widodo. Dia pun mengapresiasi langkah Presiden yang telah menerapkan ekonomi Pancasila. Ia menyontohkan di Papua kini harga semen tidak lagi semahal pada masa lalu. (OL-2)