Mensos Persilakan Pemda Integrasikan Bansos dengan KKS

HARI kedua kunjungan ke Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo menyambangi Kota Cirebon dan membagikan Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Non-Tunai senilai Rp12,6 miliar kepada 7.034 keluarga penerima manfaat (KPM).

Pembagian bansos diselenggarakan di Gedung Olahraga Bima, Kota Cirebon, Rabu (13/4).

Tidak hanya itu, secara simbolis Presiden juga melakukan pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) senilai Rp22,4 miliar yang diperuntukkan bagi 16.994 keluarga. Penyerahan PKH Non-Tunai dan BPNT ini bersamaan dengan penyerahan paket bansos lainnya di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Makanan Tambahan (PMT).

Presiden Jokowi dalam sambutannya kembali mengingatkan kepada para keluarga penerima manfaat untuk dapat memanfaatkan bantuan sosial tersebut dengan bijak.

"Tidak boleh untuk beli pulsa dan rokok ya. Kalo ketahuan nanti akan dicabut. Sampaikan baik-baik ke suami kalau uang PKH digunakan untuk keperluan anak-anak. Insya Allah suami bisa mengerti," kata Presiden.

"Ini dalam setahun dikirim Rp1.890.000. Diambil empat kali di bank. Jadi tidak usah tergesa-gesa. Karena kalau tidak diambil, tetap jadi tabungan," tambah Kepala Negara.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mempersilakan Pemerintah Daerah menggunakan fasilitas dan fitur Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam menyalurkan bansos yang bersumber dari APBD. Dengan demikian, daerah tidak perlu repot membangun sistem baru.

Khofifah menjelaskan KKS memiliki fitur uang elektronik dan tabungan sehingga bisa menampung berbagai jenis bansos maupun subsidi pemerintah yang berasal dari APBN maupun APBD. Antara lain Bansos PKH, bantuan pangan, subsidi elpiji 3 Kg, dan subsidi listrik.

"Silakan, jika ada Pemda yang ingin mengintegrasikan bansos daerah dengan KKS. Tidak akan tercampur karena terdapat fitur wallet (dompet-red) yang memisahkan tiap jenis bantuan," ujarnya.

Saat ini, lanjut Mensos, baru Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang mengintegrasikan bansos daerahnya melalui KKS. Dalam waktu dekat, Kota Solok, Provinsi Sumatra Barat yang akan mengikuti jejak Kota Semarang.

"Hemat waktu dan biaya juga karena sistem hasil kerja sama dengan Himbara (Mandiri, BRI, BTN, dan BNI) telah berjalan sejak 2016 lalu," ujarnya.

Menurut Khofifah, terintegrasinya seluruh bansos dalam satu wujud kartu menjadikan intervensi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan pun semakin efektif. Selain itu, terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.

Keberadaan bansos yang diinisiasi Pemda, lanjut Khofifah, tidak berseberangan dengan beragamnya bansos yang dikucurkan pemerintah pusat. Sebaliknya, bansos itu berfungsi 'menambal' dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.

"Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah," ujarnya.

"Sharing antara APBN dan APBD seperti ini lah yang akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Jika tidak terkover pusat, maka Pemda melakukan backup melalui APBD," tambahnya.

Khofifah berharap Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu (Siskadasatu) dapat direspons serius oleh Pemda sehingga bansos yang digelontorkan bisa tepat sasaran karena data yang menjadi acuan seragam dan selalu update . (RO/OL-2)