FLPP Aplikasikan Teknologi Pengamanan Bikinan Lemsaneg

UNTUK memperkuat keamanan sistem e-FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan elektronik), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengaplikasikan teknologi Go Live Secure Connection (token).

Dengan kerja sama itu, Kementerian PUPR, dalam hal ini Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Ditjen Pembiayaan Perumahan tercatat menjadi pengguna pertama teknologi pengamanan dengan sistem token tersebut.

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama PPDPP Budi Hartono dengan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Lemsaneg, Anton Setiyawan dan di saksikan oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti dan Sekretaris Utama Lemsaneg, Syahrul Mubarak, di Jakarta, Kamis (6/4).

Dalam sambutannya, Lana Winayanti mengingatkan sistem e-FLPP yang sudah berjalan sejak Agustus 2016 dan berbasis online memang harus diperkuat pengamanannya. "Di era sekarang, kita harus lebih hati-hati dengan kemajuan teknologi karena bisa disalahgunakan oleh berbagai pihak," kata dia.

Adapun menurut Sekretaris Utama Lemsaneg Syahrul Mubarak, sertifikasi e-FLPP dengan sistem yang dikembangkan Lemsaneg akan menjamin otentikasi dan keaslian data serta nir-penyangkalan, akurat, tidak dapat dimodifikasi.

"Ini akan menjamin data dari risiko dalam transaksi elektronik pada sistem elektronik di PPDPP," kata dia.

Terkait dengan e-FLPP, Budi Hartono menjelaskan sistem aplikasi online tersebut saat ini telah digunakan oleh seluruh bank pelaksana yang bekerja sama dengan PPDPP. Sistem tersebut akan memudahkan proses permohonan dana KPR FLPP yang diajukan bank pelaksana kepada PPDPP sehingga bisa memangkas waktu dari semula 7 hari menjadi 3 hari.

"Sistem ini terus dikembangkan baik dari sisi proses bisnis maupun dari sisi keamanannya sehingga kerjasama dengan Lemsaneg akan memperkuat keamanan sistem e-FLPP," ucap Budi.

Selain terobosan aplikasi e-FLPP, lanjutnya, PPDPP juga terus meningkatkan pengawasan terhadap ketepatan sasaran penyaluran dana FLPP dengan melakukan berbagai upaya. Antara lain pemanfaatan data KTP-E, nomor pokok wajib pajak, dan penggunaan data pemakaian listrik.

"Upaya ini sebagai usaha untuk memastikan bahwa yang membeli rumah dengan KPR FLPP adalah betul-betul masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). (X-12)