Gubernur Sumut Nilai Kota Medan Sudah Butuh MRT

GUBERNUR Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengatakan bahwa kota Medan sudah membutuhkan moda transportasi massa yang mampu mengatasi permasalah transportasi publik. Dengan tingkat kepadatan penduduk 5 juta orang, Tengku Erry merasa Medan sudah membutuhkan kehadiran transportasi massal yang dikembangkan di berbagai kota besar dunia seperti mass rapid transit (MRT).

“Saya mohon Pak Menhub (Budi Karya Sumadi) agar di Medan ini bisa dibangunkan MRT. Medan ini sudah termasuk kota yang padat,” kata Tengku Erry saat menyampaikan sambutanya dalam acara ground breaking peremajaan rumah susun Sukaramai, Medan, Rabu (5/3)

Menhub Budi Karya Sumadi yang hadir pada kesempatan itu hanya tersenyum mendengar permintaan Gubernur Sumatera Utara itu. Hingga saat ini pemerintah memang belum memiliki renana pengembangan transportasi massal seperti MRT di luar Jakarta.

Saat ini Medan memang menghadapi permasalahan transportasi publik yang aman dan nyaman. Jalan-jalan di kota Medan dipenuhi oleh kendaran pribadi dan angkutan kota berukuran kecil. Karena tidak diimbangi penambahan jalan yang memadai, kemacetan menjadi hal yang rutin dihadapi masyarakat kota Medan.

Saat ini pemerintah kota Medan sedang merencanakan pembangunan jalur kereta api ringan (light rapid transit /LRT) Jalur LRT akan dibangun di atas sejumlah ruas jalan utama di Medan, yakni mulai dari kawasan Stasiun Besar Kereta Api, Jalan Williem Iskandar, Jalan M Yamin, Jalan Gatot Subroto, Jalan Iskandar Muda, Jalan Djamin Ginting, Jalan Dr Mansyur, Jalan Setia Budi dan terakhir di Pasar Induk Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan.

Selain berbasis rel, pemkot Medan juga menggembangkan angkutan berbasis bus yakni bus rapid transit atau BRT. Jalur BRT direncanakan akan menghubungkan kawasan sub pertumbuhan ekonomi di luar kawasan inti kota, seperti Pasar Induk Laucih, Terminal Amplas, dan Pelabuhan Belawan.

Pembangunan sarana transportasi massal LRT dan BRT di Medan termasuk salah satu dari sejumlah proyek infrastruktur yang secara bertahap akan direalisasikan mulai tahun 2017. Pendanaannya bersumber dari Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kebijakan tersebut telah disepakati dalam Financial Clossing PINA Proyek Waskita Toll Road dan Launching Public Private Partnership (PPP) Book 2017 di Istana Negara Jakarta pada Februari lalu. (OL-5)