Pertamina Targetkan Pembangunan 54 Lembaga Penyalur Tahun Ini

PEMERINTAH telah menetapkan kebijakan Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di Tanah Air. Hal ini tidak lepas dari tingginya disparitas harga BBM di beberapa wilayah.

Program Satu Harga BBM dijalankan untuk menyediakan BBM bersubsidi jenis premium dan solar di wilayah terluar, terpencil dan tertinggal (3T) dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. Kendala terbesar yang membayangi penerapan Satu Harga BBM ialah terbatasnya lemaga penyalur resmi di wilayah berkategori 3T.

Dalam merealisasikan program tersebut, PT Pertamina (Persero) selaku BUMN yang mendapat penugasan fokus pada tiga upaya, yakni membangun lembaga penyalur, peningkatan kapasitas terminal penyimanan dan pembanguunan infrastruktur.

Sejauh ini sudah dipetakan 150 titik kabupaten/kota yang menjadi sasaran program Satu Harga BBM. Adapun per Maret 2017, baru sekitar 10 titik yang lembaga penyalurnya sudah beroperasi.

“Pada kuartal I, sudah dilaporkan 10 titik yang sudah beroperasi lembaga penyalurnya dari target 150 titik. Kita memang survei lokasi dulu, mana wilayah yang dirasionalisasi betul-betul bisa segera dieksekusi,” ujar SVP Fuel Marketing Distribution Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto dalam media briefing di Jakarta, Selasa (4/4).

Berdasarkan peta jalan, Pertamina menargetkan pendirian lembaga penyalur di 54 titik tahun ini. Estimasi investasi yang dibutuhkan mencapai Rp5 triliun untuk membangun 54 lembaga penyalur di wilayah dengan infrastruktur darat dan laut cukup baik.

Kemudian pada 2018, perseroan menancapkan target pembangunan lembaga penyalur di wilayah dengan karakteristik infrastruktur darat dan laut terbatas yang mencakup 50 titik.

Adapun pada 2019, ditargetkan pembangunan lembaga penyalur di 46 titik dengan kondisi wilayah yang belum memiliki infrastruktur darat dan laut.

Gigih mengungkapkan implementasi kebijakan yang dicetuskan pemerintahan Joko Widodo tidak dapat terlaksana tanpa dukungan pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah.

“Biar bagaimanapun program Satu Harga BBM sangat tergantung kesiapan infrastruktur yang ada. Dalam hal ini termasuk peran pemerintah daerah. Kita lihat daerah paling ekstrem di Papua di mana mengirimkan BBM harus melalui pesawat, tentu saja biayanya sangat mahal,” jelasnya. (OL-5)