Menkeu Herapkan Efisiensi Pemanfaatan Dana Pengadaan Tanah

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam menyiapkan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur dapat menggunakan dana APBN lebih efektif dan efisien.

"Saya harap BLU LMAN tidak hanya akuntabel dan bertanggung jawab terhadap setiap rupiah yang dibelanjakan, tapi ambisi belanja tinggi ini juga punya efektivitas dan efisiensi maksimal," kata Sri Mulyani dalam acara Launching Skema Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Selasa (4/4).

Sri Mulyani menjelaskan pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur sangat penting dan LMAN telah diberikan mandat untuk tugas tersebut dengan memanfaatkan dana penyertaan sesuai tata kelola berlaku.

Namun, ia mengharapkan penggunaan dana pengadaan tanah tersebut bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal agar pemanfaatan biaya bisa tepat sasaran dan target pembangunan infrastruktur dapat selesai tepat waktu.

"Hindari penyakit korupsi dan inefisiensi, karena ini pertanggungjawaban berat. Kami kumpulkan uang dari pembayar pajak dan setiap rupiah yang dialokasikan kembali ke rakyat, bukan ke pengurus dalam bentuk korupsi," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif serta berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari kebutuhan infrastruktur yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 mencapai Rp4.796 triliun, hanya sebesar 41% yang dapat dipenuhi dari
APBN/APBD, sisanya sebanyak 22% dari BUMN dan 36,5% dari swasta.

Untuk itu, pemerintah fokus menyiapkan pembiayaan pengadaan lahan melalui LMAN, karena penyiapan tanah tersebut, selain menarik minat swasta guna terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, juga berfungsi sebagai investasi.

"Belanja untuk pengadaan tanah adalah belanja modal yang sifatnya investasi. Pemerintah putuskan mengalokasikan sebagian belanja
infrastruktur untuk tanah sebagai bentuk penanaman modal," kata Sri
Mulyani.

Menurut dia, melalui pemberian dana penyertaan modal kepada LMAN guna pengadaan tanah untuk tahun anggaran berlaku, neraca pemerintah akan lebih sehat dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan acara penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan 23 perusahaan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Tujuan pelaksanaan penandatanganan Nota Kesepahaman adalah untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Selain itu, penandatanganan ini untuk pengembalian pembayaran oleh pemerintah dengan menggunakan alokasi dana Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2016 atas dana yang dibayarkan oleh Badan Usaha berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol beserta amandemen.

Dalam melaksanakan pendanaan pengadaan tanah, LMAN mempunyai dua skema, yaitu skema pembayaran langsung dan skema pembayaran tidak langsung.

Untuk skema langsung, LMAN akan menyalurkan pendanaan pengadaan tanah kepada pihak penerima ganti rugi.

Untuk skema tidak langsung, dibagi dua skema yaitu merujuk kepada sebelum terbitnya Perpres 102 Tahun 2016 dan sesudahnya.

Perpres 102 Tahun 2016 merupakan peraturan terkait pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Melalui skema ini, LMAN memberikan dukungan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional melalui pembiayaan investasi senilai Rp16 triliun di APBN-P 2016 serta Rp20 triliun di APBN 2017. (OL-5)