Presiden Minta Kementerian Berhemat Besar-besaran

Achmad Zulfikar Fazli/MTVN
04/4/2017 11:54
Presiden Minta Kementerian Berhemat Besar-besaran
(Presiden Joko Widodo memerintahkan optimalisasi penghematan anggaran di kementerian, penyelesaian pembangunan infratruktur prioritas nasional dan pembentukan dana abadi pendidikan. -- MI/Panca Syurkani)
PRESIDEN Joko Widodo menginginkan pertumbuhan ekonomi pada 2018 mencapai 5,6 persen. Untuk mencapai itu, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk menghemat anggaran secara besar-besaran.

"Di 2017 mumpung kita baru masuk pada tiga bulan pertama, kita ingin agar 2017-2018 itu dilakukan penghematan besar-besaran di seluruh kementerian dan lembaga," kata Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 4 April 2017.

Presiden minta para menteri mengevaluasi program kerja di setiap kementerian dan lembaganya. Ia yakin masih banyak program yang bisa dipangkas untuk menghemat anggaran.

"Banyak sekali biaya-biaya yang bisa dihemat dan itu bisa dilarikan ke belanja modal. Lihatlah lagi, baik yang 2017 atau nanti yang 2018," ucap dia. Selain itu, Kepala Negara pun menekankan pentingnya menaikan ekspor dan investasi untuk menumbuhkan perekonomian Tanah Air.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menilai menaikan ekspor bukan barang mudah. Terlebih, kondisi pasar dunia saat ini tengah lesu. "Tapi sekali lagi ingin saya sampaikan, ada pasar-pasar non tradisional yang bertahun-tahun enggak pernah kita lihat. Itu tolong betul-betul dikirim rombongan misi dagang untuk melihat opportunity, peluang-peluang yang ada di negara-negara itu. Terutama negara yang penduduknya di atas 60 (juta), di atas 80 (juta)," kata dia.

Terkait dengan meningkatkan investasi, Presiden mengungkapkan hanya ada dua kunci, yakni dengan menerapkan regulasi dan aturan yang mudah untuk investor. Menurut dia, selama ini hal itu masih banyak belum dilakukan oleh kementerian dan lembaga.

"Peluang investasi di negara kita ini gede sekali. Dan banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada di kita sendiri, yakni masalah regulasi, aturan-aturan yang masih keluar dari kementerian, dari dirjen, keluar masih," pungkas dia.(OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya