Genjot Pemeriaan Pajak, Pemerintah Optimalkan Data PPATK

PEMERINTAH tengah berusaha menggenjot sumber penerimaan negara dari pajak. Salah satu caranya dengan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisa berkas penyelidikan yang dihentikan karena kurang bukti.

Berkas yang kembali diperiksa itu mencari potensi perpajakan yang bisa ditagihkan negara.

“Bila proses penyidikan harus dihentikan, maka hasil lidik dan sidik penegak hukum dilaporkan kepada PPATK. Hasil itu dilihat potensi pajaknya, bila ga bisa ditindak secara hukum, tapi tetap ditemukan transaksi mencurigakan, maka akan ditagih pajaknya untuk meningkatkan penerimaan negara,” ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam diskusi di Bogor, Kamis (23/3).

Menurutnya, ketentuan itu tercantum di dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2017 tentang optimalisasi pemanfaatan hasil analisis dan pemeriksaan PPATK.

“Isinya, Presiden memerintahkan Menteri Keuangan menindaklanjuti hasil analisis dan pemeriksaan PPATK secara optimal.”

Sebab menurutnya banyak hasil analisa dan pemeriksaan PPATK yang tidak ditindaklanjuti penegak hukum lantaran berkekurangan alat bukti.

“Malah masih di bawah 50%. Maka presiden memerintahkan supaya penegak hukum lebih intens. Dengan inpres itu, minimal kita bisa meningkatkan tindaklanjut hasil analisis dan pemeriksaan PPATK.” (OL-5)