DPR Tuding Tol Laut Tidak Efektif Turunkan Harga

KOMISI VI Dewan Perwakilan Rakyat menilai tol laut yang dioperasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kurang efektif menurunkan harga. Daerah yang masuk dalam trayek tol laut dilihat masih menikmati harga komoditi yang lebih mahal dari daerah yang tidak dilewati.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono saat rapat kerja dengan Menteri BUMN yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di komplek DPR, Jakarta, Kamis (23/3).

"Kalau Ibu (Sri Mulyani) ngecek ke Kemendag, harga komoditas yang dilewati tol laut jika dibandingkan dengan yang tidak dilewati, lebih mahal yang pakai tol laut," ungkap Bambang.

Bitung, Sulawesi Utara menjadi daerah yang disorotinya. Bambang membeberkan harga semen di Bitung lebih mahal Rp5 ribu dari harga di Surabaya. Padahal, menurut dia, daerah itu dilewati oleh tol laut.

Sementara, harga semen di Tarakan, Kalimantan Timur, yang belum dilewati tol laut, hanya berbeda seribu rupiah dari Surabaya.

"Ini bukti tidak ada kontrol dari pemerintah tentang pemanfaatan tol laut. Tol laut sudah pakai subsidi, tapi penjualan komoditinya tidak dipantau oleh Kemendag (Kementerian Perdagangan). Jadi buang-buang duit APBN kita," ucap Bambang.

Serupa dengan nasib tol laut, kapal ternak juga dinilai tidak efektif menurunkan harga. Padahal, PT Berdikari (persero) sebagai BUMN logistik sudah ditugasi pemerintah untuk mengangkut sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Jakarta guna menstabilkan harga daging sapi. Namun, dia beranggapan BUMN itu mengalami kesulitan permodalan sehingga sulit memanfaatkan kapal ternak.

"Jadi kuota yang diberikan ke Berdikari malah dipakai oleh pedagang yang tidak menjual harga komoditi sebagai stabilisator pasar. Kami lihat ini tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah," imbuh Bambang. (OL-5)