Indonesia Dukung Program Pembangunan Afrika

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan Indonesia mendukung program Compact with Africa, dan digaungkan dalam pertemuan para Menteri Keuangan G20 awal bulan ini di Jerman untuk meningkatkan pembangunan di Afrika.

"Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan investasi oleh sektor swasta, terutama di bidang infrastruktur, melalui peningkatan kerja sama, " kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (23/3). Menurut Menkeu, program Compact with Africa muncul sebagai respons dari potensi Afrika yang memiliki populasi 600 juta dengan potensi sumber daya alam namun benua ini masih tertinggal dalam pembangunannya.

Sebagai negara yang memiliki ikatan sejarah dengan Afrika, sejak adanya Konferensi Asia-Afrika pada 1955, Indonesia siap mendukung program dengan mendorong keterlibatan sektor swasta dan negara (BUMN) untuk berinvestasi di Afrika. "Sektor swasta dan BUMN harus mulai melibatkan diri untuk memanfaatkan program, sebagai kesempatan untuk meningkatkan investasi dan bisnis operasi di Afrika, "katanya.

Indonesia sejauh ini telah terlibat dalam Program Selatan-Selatan dan Program Segitiga dan melalui lembaga keuangan internasional seperti Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) dari Bank Dunia.
"Kerja sama ini sebagai hal yang strategis di antara negara-negara berkembang. Kami menyediakan
bantuan teknis di sektor pertanian dan keuangan. Apalagi Kementerian Keuangan sering menerima kunjungan pejabat Afrika yang ingin belajar pengelolaan keuangan negara, hutang dan transfer ke daerah," kata Sri Mulyani.

Dalam rangka memperkuat agenda, Indonesia meminta G20 untuk menetapkan Global Infrastruktur Hub (GIH) dan infrastruktur Konektivitas Global Alliance (GIC) untuk membantu mempersiapkan mekanisme dan kesiapan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Afrika.

Pertemuan G20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral berlangsung di Baden Baden, Jerman, 17-18 Maret. Forum ini berakhir dengan komitmen untuk mendukung penguatan strategi, pertumbuhan yang berkelanjutan, adil dan inklusif untuk menjaga momentum pertumbuhan global dalam jangka panjang.

Pada pertemuan itu, Indonesia menekankan pentingnya kerja sama dalam perpajakan internasional untuk mencegah penghindaran pajak dan bahwa itu adalah siap untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Otomatis Pertukaran Informasi (AEOI) mulai 2018.

Di bawah AEOI, semua rekening bank di dunia dapat diakses untuk investigasi aset kena pajak. Indonesia juga meminta negara-negara anggota G20 lainnya untuk mendukung usulan Financial Action Task Force (FATF) keanggotaan untuk berkontribusi pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.(OL-3)