Jangan Ada Korupsi di Pembiayaan Infrastruktur

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembangunan infrastruktur Indonesia harus dipacu agar terjadi pertumbuhan yang menjadi sumber perekonomian Indonesia. Namun seringkali realisasi pembangunan infrastruktur tidak selesai tepat waktu, overbujet, bahkan sampai mangkrak.

Dia mengingatkan berbagai inovasi pembiayaan agar pembangunan sesuai waktu harus dilakukan, tetap dengan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai, molornya pembangunan sebagai akibat dari dana yang dikorupsi.

“Banyak proyek yang sulit untuk tepat waktu dan biaya. Proyek infrastruktur sering mengalami cost over run. Bila penyebabnya alamiah karena perubahan alam saya maklumi. Namun jangan sampai ada korupsi dan mark up.ini yang ingin ditekankan ke SMI dalam melakukan inovasi pembiayaan,” ujarnya dalam perayaan Sewindu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) di Jakarta, Rabu (22/3).

Kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia tercatat mencapai Rp4.796 triliun sampai dengan 2019, dan pemerintah hanya bisa memenuhi 41,3 persen atau Rp1.978 triliun dari dana APBN dan APBD.

Sementara, BUMN turut berkontribusi 22% atau Rp1.066 triliun dan dana yang diperlukan dari sektor swasta sebesar Rp1.751 triliun atau 36% dari total kebutuhan pembiayaan.

"Yang ingin saya tekankan adalah agar BUMN lakukan inovasi dalam bangun struktur pendanaan infrastruktur. Karena kalau hanya andalkan APBN dan APBD tidak bisa untuk capai pembangunan infrastruktur tepat waktu dan biaya," tuturnya.

Menurut Sri Mulyani, investasi di bidang infrastruktur merupakan salah satu bentuk investasi menjaga pertumbuhan, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia.

Dari pertemuan G20, kata Sri Mulyani, pihaknya mendengar banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh institusi seperti Bank Dunia di dalam mengkombinasikan pembiayaan yang berasal dari bilateral multilateral. Melalui inovasi-inovasi pembiayaan, mereka bisa memobilisasi bahkan untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah.

“Salah satunya disebutkan oleh Presiden Bank Dunia bahwa US$80 juta suatu grant dari pemerintahan Norway bisa memobilisasi (menjadi pembiayaan senilai) US$1 miliar,” ungkapnya.

Dalam pertemuan G20, Kata Menkeu, belum disepakati koordinasi kebijakan terutama mengenai dua hal yaitu soal perdagangan internasional dan perubahan iklim. Oleh karena pemerintah ingin tekankan bahwa untuk Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global kota justru harus memperkuat kondisi dan sumber pertumbuhan.

“G20 semakin beri tekanan kita untuk perkuat fondasi ekonomi kita agar mampu jaga pertumbuhan dan menahan sumber ketidakpastian dari internasional. Kalaupun ada hal baik dari G20 adalah ada kerja sama di bidang perpajakan internasional.” (OL-5)