DPR Ingin Kontraktor Lokal Diutamakan

KETUA Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan DPR RI memiliki semangat untuk mengutamakan perusahaan jasa konstruksi nasional dalam implementasi UU Jasa Konstruksi.

“Pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini banyak dikerjakan perusahaan jasa konstruksi asing, terutama proyek infrastruktur berskala besar,” kata Fary Djemi Francis pada diskusi di Jakarta, kemarin.

Menurut Fary, pihaknya akan mengusulkan aturan sertifikasi bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat mengikuti tender proyek infrastruktur di Indonesia.

Dengan adanya aturan sertifikasi, kata dia, perusahaan jasa konstruksi asing tidak serta merta dapat mengikuti tender proyek infrastruktur di Indonesia, tapi lebih selektif.

“Sasarannya agar dapat lebih mengutamakan perusahaan jasa konstruksi nasional,” katanya.

Selain memberikan kepastian bagi para kontraktor, Fary berharap aturan ini akan semakin meningkatkan kualitas dari perusahaan konstruksi dalam negeri.

Menurutnya, UU Jasa Konstruksi ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan daya saing jasa konstruksi dalam negeri di era persaingan global. “Rohnya ialah bagaimana jasa konstruksi itu mengutamakan jasa dalam negeri. Perdebatan yang paling lama dalam UU ini ialah bagaimana badan atau lembaga yang independen,” tandas Fary.

Direktur Bina Keselamatan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Yaya Supriyatna mengatakan bahwa UU Jasa Konstruksi yang baru ini akan mengatur tentang tenaga kerja asing di bidang konstruksi sehingga mereka tidak leluasa masuk ke dalam negeri. Jenis pekerjaan di jasa konstruksi akan dibatasi serta mewajibkan perusahaan jasa konstruksi asing yang membuka perwakilan di Indonesi untuk berbadan hukum Indonesia. “Jadi, tidak ada pelarangan untuk bekerja (sejauh mereka mematuhi aturan),” ujar Yaya.

Saat ini pemerintah sedang menyusun beberapa aturan turunan dari UU yang baru ini. Targetnya ketentuan yang ada di UU Jasa Konstruksi ini bisa segera dijalankan.

Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke pemda karena peran pemda dalam implementasi UU Jasa Konstruksi cukup besar. Pemda akan bertindak sebagai pengawas dan sekaligus implementasi kebijakan di lapangan. (Adi/Ant/E-1)