Kini Petisi Dukungan Transportasi 'Online' Bermunculan

Tercatat tuntutan petisi tersebut ditujukan kepada Pemerintah Kota Malang dan Wali Kota Malang, Pemerintah Kota Bandung dan Wali Kota Bandung, serta Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Petisi yang dimulai Maret 2017 itu meminta pemerintah agar mengizinkan transportasi berbasis online untuk beroperasi di wilayah tersebut. Hal itu karena keberadaan transportasi online dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi.

Munculnya petisi dukungan terhadap transportasi berbasis online tersebut sebenarnya bukan hal baru karena pernah terjadi pada 2016 lalu. Namun petisi yang muncul saat ini lebih spesifik menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah daerah.

Dukungan terhadap transportasi online itu juga tak lepas dari fakta bahwa transportasi konvensional saat ini masih belum bisa memenuhi ekspektasi publik. Masyarakat pun meminta agar pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk memilih layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut Sosiolog Musni Umar, kemunculan petisi tersebut merupakan fakta bahwa keberadaan transportasi berbasis online sangat dibutuhkan masyarakat. “Tidak mungkin dilarang karena ini jadi sudah jadi kebutuhan. Transportasi online ini sudah jadi komoditas bagi rakyat,” ujar Musni.

Menurut dia, keberadaan transportasi berbasis online seperti GO-JEK, Grab, dan Uber sudah terbukti memiliki dampak ekonomi yang tidak kecil. Sebab, mereka mampu membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat yang selama ini belum memiliki pekerjaan.

Dia menyebut pelarangan moda transportasi berbasis online justru berpotensi menimbulkan masalah baru, yakni kurangnya lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini salah satu fokus pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama pekerja di usia produktif.

“Kalau kita lihat pengemudi transportasi online adalah orang usia muda, jadi pemerintah mestinya berterima kasih karena ada yang membuka lapangan kerja yang cukup luas,” kata Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu

Menurut Musni, masyarakat saat ini juga sudah terlanjur ‘jatuh hati’ pada transportasi online lantaran dianggap lebih membantu mobilitas mereka. Kondisi itu sudah simbiosis mutualisme antara dua pihak tersebut.

“Jadi kan sudah saling membutuhkan, dan ini sudah menjadi realitas di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan kota-kota lainnya,” ujar dia.

Karena itu, dia meminta agar pemerintah mengajak semua pihak untuk berdialog dan mencari jalan keluar yang memenuhi aspirasi masing-masing. Dia juga berharap agar pemerintah tidak gamang dalam bersikap karena transportasi konvensional maupun online sama-sama masih dibutuhkan masyarakat. “Regulasi untuk keduanya mesti disiapkan, karena itu kan menyangkut kebutuhan masyarakat,” pungkas Musni. (OL-4)