Presiden Inginkan DK OJK Berintegritas dan Profesional

PRESIDEN Joko Widodo berharap sosok yang memimpin lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain memiliki integritas, juga mampu menjaga industri keuangan secara independen dari intervensi oleh kepentingan-kepentingan lain. Serta mampu menjaga stabilitas dan fungsi dari sektor keuangan.

"Presiden secara sangat eksplisit mengatakan harus dicari orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi yang dia mampu untuk menjaga kepercayaan yang memiliki profesionalisme yang tinggi dan tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan di luar OJK," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Merdeka, Jakarta. Sri bersama anggota pansel Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Senin (13/3) menyerahkan 21 nama calon periode 2017-2022 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Sri Mulyani yang sekaligus Ketua Pansel mengatakan, selanjutnya, Presiden Jokowi akan memilih 14 nama untuk diserahkan kepada DPR guna mengikuti tahap fit and proper test. "21 nama ini adalah 5 berasal dari unsur BI (Bank Indonesia), 5 berasal dari OJK, 5 berasal dari industri, 3 dari Kemenkeu, 2 dari akademisi, dan 1 dari pemerintahan non Kemenkeu," ujarnya.

Mantan Managing Director Bank Dunià itu mengatakan Presiden Jokowi kembali mengingatkan pansel untuk menekankan sosok yang mampu menjaga kerahasiaan, kepercayaan, integritas, dan kemampuan dalam menjaga kepercayaan baik dari industri maupun dari perekonomian dalam melakukan seleksi.

Menurut Sri Mulyani, industri jasa keuangan di Indonesia memiliki nilai kapitalisasi mencapai Rp1 6.000 triliun menjadi vital bagi rekonomian Indonesia. Hal tersebut harus dikelola dan diawasi secara penuh oleh sosok yang punya integritas, efektif, wibawa dan kepercayaan dari industri dan masyarakat

"OJK tidak hanya dari sisi nilai asetnya, namun fungsinya sebagai intermediary dari seluruh kegiatan ekonomi untuk menciptakan investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan menjaga stabilitas," tandasnya. (OL-4)