Proyek Besar di Kemenhub dan Kementan Didampingi KPK

PROGRAM-program dengan nilai anggaran besar dan berpotensi ada tindak pidana korupsi di Kementerian Perhubungan dan Pertanian akan didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada dua Menteri (Pertanian dan Perhubungan, Amran dan Budi Karya Sumadi) yang datang. Tujuannya adalah untuk pencegahan terkait proyek besar di Kementerian Perhubungan seperti LRT dan MRT," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/3).

Agus menjelaskan, KPK akan membantu kedua kementerian tersebut supaya seluruh program kerjanya berjalan bersih. Terlebih Kementerian Perhubungan memiliki proyek yang besar di Jakarta dan daerah lain.

"Beliau tadi menyampaikan kepada kami supaya KPK kemudian membantu, mendampingi, kalau nanti misalkan ada audit yang terkait dengan LRT yang sedang berjalan," paparnya.

Agus menerangkan, di Kemenhub telah dibongkar praktik suap oleh saber pungli. Kejadian itu harus membawa perubahan dalam melakukan penataan dan perbaikan sistem kerja.

Ketika tindakan suap yang telah terbongkar tersebut tidak dilanjutkan dengan perbaikan sistem, lanjut Agus, maka kejadian serupa bisa terus terjadi. Maka proses yang baru itu harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Maka untuk proyek-proyek besar di Kemenhub seperti LRT, kami memberikan saran untuk meningkatkan kehati-hatian atau prudent diperbaiki kemudian akuntannya diperbaiki. Karena sebetulnya kalau di dalam pengadaan, bagaimanapun efisiensi efektivitas bisa dilakukan dengan tender terbuka," katanya.

Ia mengatakan seluruh proyek yang sedang dan akan berjalan harus dipastikan akuntabel serta transparan sejak perencanaan dan pengadaan barang. Dia menekankan proses tender tidak melalui penggabungan tiga tahap namun dengan penyetaraan kualitas dan teknis, setelah itu kemudian menawarkan harganya.

"Biasanya dengan cara begitu bisa mencapai efisiensi lebih tinggi dari pada model langsung. Pak Menteri (Budi Karya) mengusulkan ada audit, nanti KPK mengupayakan audit itu, termasuk kinerja dan spek teknisnya supaya jangan sampai merugikan negara," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan kehadirannya ke KPK untuk konsultasi dan meminta pendampingan. Kemnhub mendapat amanat untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang jumlahnya banyak.

"Ada proyek yang sudah jalan ada yang kami pertimbangkan. Secara umum kita minta pendampingan agar pasca OTT (Saber Pungli) kami mendapat suatu payung. Sehingga pasca OTT moral bisa lebih baik," katanya.

Budi mengatakan pihaknya sedang menjalankan sejumlah proyek di Jakarta dan Palembang. Proses itu harus didampingi dalam pencegahan dari tindak pidana korupsi.

"Kami minta BPK untuk audit dan kami lapor hasilnya ke KPK. Kalau ada kelebihan bayar atau kurang spesifikasi kami harap audit itu bisa merugikan negara. Selain kita lakukan sesuai dengan menkasnime kita tidak henti untuk evalusasi untuk mengawasi agar berjalan dnegan baik," jelasnya.

Dia juga menuturkan kerja sama akan dilakukan dengan kepolisian untuk mengawasi kinerja jembatan timbang. "Juga akan konsultasi dengan roro agar truk, bus bisa lewat jalan laut untuk bisa mencegah kemacetan dan kecelakaan," katanya.

Menteri Pertanian, Amran, menjelaskan kunjungannya ke KPK dalam rangka melakukan perbaikan sejumlah program kerja yang saat ini berjalan. Tujuannya supaya seluruh program kerja berjalan efektif dengan jumlah pegawai yang terbatas.

"Agenda hari ini adalah diskusi dengan KPK antara Kementan tentang sawit. Kita lihat bagaimana dengan plasma dan inti, bagaimana replanting yang kita lakukan. Kemudian pemetaannya dan seterusnya termasuk pembiayaan," katanya.

Dia menjelaskan rekomendasi KPK akan dijalankan termasuk kepatuhan perusahaan dan petani dalam membayar pajak. "Pemberian izin (perkebunan sawit) masuk dalam pembahasan. Tapi yang penting adalah komposisi 80 persen 20 persen dan KPK saran malah presentase untuk masyarakat ditambah," pungkasnya. (OL-4)