Perbankan dan APBN Skema untuk LRT

PEMERINTAH akhirnya memutuskan skema pembiayaan pembangunan proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).

Skema pembiayaan proyek kereta ringan yang menelan investasi Rp23 triliun ini dikerjakan dengan kombinasi antara perbankan dan APBN, komposisinya 67% dari perbankan dan 33% dari APBN.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menerangkan skema pembiayaan untuk kereta ringan yang akan beroperasi di Jabodebek merupakan kombinasi antara investasi dan APBN.

"LRT itu kan scheme-nya antara investasi sama APBN dan di sana melibatkan dua BUMN, KAI dan Adhi Karya. Di situ tools-nya, yaitu non-APBN ada, APBN pun ada," ujarnya ditemui seusai salat Jumat di Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.

Pemerintah juga memutuskan, dalam proyek LRT tersebut, PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan ikut serta membiayai proyek LRT Jabodebek sehingga investor proyek itu PT Adhi Karya (persero) Tbk dan KAI.

Askolani menjelaskan, pada skema non-APBN, pemerintah akan memberikan investor LRT konsesi dan kemudian juga penjaminan.

Di sisi lain, KAI yang dalam proyek LRT Jabodebek ini sebagai investor akan mendapat PMN dari APBN diwacanakan Rp5,6 triliun.

"Tahun 2016, Adhi karya sudah dikasih PMN Rp1,4 triliun. Kemudian di KAI juga sudah ada PMN sebelumnya Rp2 triliun (untuk LRT Palembang). Itu juga kan menjadi modal awal. Nanti akan kita lihat kalau LRT Jebodebek ini harus ada tambahan PMN lagi," tuturnya.

Selain itu, lanjut Askolani, pemerintah akan memprogramkan subsidi tarif dalam public service obligation (PSO) meskipun baru bisa dijalankan setelah LRT berjalan.

Menurutnya, subsidi ini tidak terlalu besar.

"Hitungannya perhubungan subsidinya sebesar Rp10 ribu per penumpang dan jumlah penumpang di bawah 200 ribu sementara. Saya lupa satuannya, tetapi subsidi akan melihat perkembangan. Semakin nanti banyak yang pakai, nanti subsidi akan pelan-pelan dikurangi. Hanya saja untuk tahap awal supaya masyarakat bisa memanfaatkan LRT, di-support untuk PSO," ungkapnya.

Kemungkinan besar, jelas Askolani, PMN akan dimasukkan di APBN 2018, sedangkan PSO akan masuk di 2019.

Dia masih yakin PMN akan bisa keluar untuk proyek transportasi publik.

"Itu kan demi untuk publik. Bukan untuk apa-apa. Itu kepentingannya untuk percontohan yang bagus," tutup Askolani.

BNI siap

Sebanyak 67% dari total nilai pembiayaan proyek LRT rencananya akan dibiayai secara sindikasi tiga bank pelat merah.

Salah satunya ialah PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) yang bersedia mengucurkan pembiayaan hingga Rp6 triliun.

"Sebenarnya kan kalau biasanya kita ajukan sindikasi untuk proyek infrastruktur, kalau kita bertiga (Bank Mandiri, BNI dan BRI) biasanya dibagi rata, ya kurang lebih sekitar itu," ujar Direktur Utama BNI Achmad Baiquni ditemui seusai membuka Garuda Indonesia Travel Fair 2017 di Jakarta, kemarin.

Pembicaraan awal itu ditanggapi oleh Baiquni yang menyebut nilai yang akan dikucurkan pihaknya tergantung kebutuhan proyek.

"Tergantung, dalam arti kata kebutuhan Rp18 triliun, kita bagi tiga kan jadinya Rp6 triliun. Atau proporsional dari besarnya aset."

Baiquni juga memperhitungkan alokasi pembiayaan dari Bank Pembangunan DKI lantaran proyek ini sebetulnya merupakan proyek pemerintah DKI Jakarta.

Namun, secara garis besar dirinya menekankan siap saja jika dimintai sindikasi hingga Rp6 triliun. (Fat/E-2)