Operasional Reforma Agraria Segera Matang

PEMERINTAH terus mematangkan rencana operasional reforma agraria yang merupakan bagian dari Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang diluncurkan pemerintah, beberapa waktu lalu. "Kita sedang menyiapkan operasionalnya. Mungkin dalam satu dua minggu kita akan jelaskan seperti apa," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, kemarin, seperti dilansir Antara.

Darmin sekilas menjelaskan reforma agraria akan mendistribusikan lahan, tapi tidak dibagikan secara individual. Besaran lahan yang dibagikan bergantung pada lokasi lahan. "Di luar Jawa mungkin beda dengan di Jawa karena di Jawa kan lahan lebih terbatas," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengungkapkan reformasi agraria akan difokuskan pada redistribusi aset, terutama pada lahan menganggur atau lahan yang sudah dimiliki orang, tetapi tidak dipakai dalam waktu lama. Hal itu diharapkan dapat mengurangi penguasaan lahan berlebihan oleh pihak-pihak tertentu.

Sebelumnya, tenaga ahli utama Kedeputian Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategi Kantor Staf Presiden (KSP) Usep Setiawan mengatakan luas lahan yang menjadi tanah objek reforma agraria ialah sekitar 9 juta ha, terdiri atas 600 ha tanah transmigrasi yang sejak Orde Baru belum punya sertifikat, tanah perkebunan dengan hak guna usaha habis dan telantar, serta lahan dengan hak guna bangunan dan lahan dengan hak pakai.

Selain itu, ada tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang di luar kawasan hutan dan sekitar 4,1 juta ha tanah dari pelepasan kawasan hutan. "Luas itu ditambah tiga kategori lain, totalnya menjadi 9 juta ha," kata Usep. (E-1)