Daya Belanja Pemerintah masih Loyo

BANK Indonesia memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2017 akan berada di batas bawah dari target pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan pada tahun ini di rentang 5%-5,4%.

Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Jumat (3/3), mengatakan kondisi perekonomian sepanjang triwulan I 2017 masih sangat terdampak dari melonggarnya kontribusi belanja pemerintah pada triwulan IV 2016 akibat pemotongan anggaran.

"Kami lihat di triwulan pertama ini agak di batas bawah, terutama karena pengeluaran fiskal yang terkonsolidasi di triwulan IV 2016," ujarnya.

Komponen belanja pemerintah merupakan komponen penting yang memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada medio 2016 pemerintah memangkas belanja Rp137 triliun dari proyeksi Rp2.082 triliun dalam APBN Perubahan 2016 lantaran penerimaan pajak meleset. Tahun ini pemerintah mematok belanja Rp2.080,5 triliun.

Awalnya, BI memerkirakan ekonomi akan tumbuh 5,05% pada triwulan I 2017. Namun, karena hingga akhir Februari 2017 realisasi belanja fiskal belum mendongkrak kegiatan ekonomi secara keseluruhan, BI merevisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Data analisis uang beredar BI pada Januari 2017 juga menunjukkan anggaran pemerintah yang masih ditaruh di BI dan perbankan justru naik. Simpanan pemerintah pusat, menurut BI, per Januari 2017 Rp290,1 triliun atau tumbuh 32,8% (yoy). Angka itu berbalik naik dari Desember 2016 yang tumbuh minus 0,5% (yoy).

Turunnya operasi keuangan pemerintah pusat itu, menurut BI, membuat jumlah uang beredar tumbuh melambat menjadi 9,8% (yoy) dari Desember 2016 yang 10% (yoy), atau menjadi Rp4938,7 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan jajarannya perihal pentingnya pencapaian penerimaan negara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. "Kita tahu selama tiga tahun berturut-turut penerimaan kita enggak mencapai target, terutama dari penerimaan pajaknya," kata Ani dalam pelantikan pejabat sselon II di Kementerian Keuangan, Jumat (3/3).

Soal belanja, sebelumnya ia juga pernah menyoroti ketidakterampilan kementerian dan lembaga dalam menyusun daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Ia mencontohkan adanya puluhan ribu DIPA yang perlu direvisi pada tahun anggaran 2016. Hal itu jadi salah satu kendala dalam akselerasi belanja pemerintah. (Mtvn/Ant/E-1)