Meluas, Wilayah BBM Satu Harga

KEBIJAKAN satu harga bahan bakar minyak (BBM) yang di-canangkan Presiden Joko Widodo, yang merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial di Tanah Air, terus bergulir. PT Pertamina (persero) kembali merealisasikan BBM satu harga di sembilan wilayah.

Tambahan wilayah tersebut ialah Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatra Utara; Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar; Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah; Pulau Raas, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur; Tanjung Pengamus, Kabupaten Sumbawa, NTB; Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT; Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat; Long Apari, Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimatan Timur.

Sejak akhir Februari 2017, warga di daerah tersebut bisa mendapatkan premium Rp6.450/liter dan solar Rp5.150/liter. Sebelumnya warga di wilayah tersebut membeli premium pada kisaran Rp8.000-Rp15.000/liter dan solar Rp7.000-Rp18.000/liter.

Vice President of Corporate Communication of Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan Pertamina terus melakukan pemetaan di 148 kabupaten yang telah ditetapkan sebagai sasaran BBM satu harga.

"Hasil pemetaan dari 8 marketing operation region kami, hingga 2 Maret 2017 sudah ada 53 lokasi yang kami tentukan untuk mendapatkan BBM satu harga, 9 di antaranya sudah beroperasi," jelas Wianda dalam keterangan tertulis, kemarin (Minggu, 5/3).

Sebagaimana road map BBM satu harga, pada 2017 pemerintah menargetkan pembangunan SPBU mini di 22 lokasi dalam 14 provinsi.

Dirut Pertamina
Menteri BUMN Rini Soemarno membenarkan sudah menerima calon Direktur Utama PT Pertamina (persero) yang diusulkan dewan komisaris perusahaan. Namun, Presiden Joko Widodo masih ingin melihat calon dirut dari luar perusahaan.

"Dari dewan komisioner sudah masuk, tapi selalu dari orang dalam. Tapi Presiden juga mau melihat (calon) dari luar. Saya tidak mau komentar dulu, ya. Nanti pada saatnya akan diumumkan. Sabar saja deh. Pasti kami announce," kata Rini di Jakarta, Jumat (3/3). Namun, Rini menolak menyebutkan nama-nama yang sudah diusulkan baik dari internal maupun eksternal.

Komisi VII DPR menyebutkan perlu ada kombinasi antara kecepatan dan kehati-hatian dalam memilih Direktur Utama PT Pertamina. Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengungkapkan tidak masalah datang dari luar atau dalam Pertamina asalkan sudah mengetahui seluk-beluk minyak dan gas dengan sangat baik. "Sehingga tidak perlu lagi ada proses belajar. Apalagi kalau dia memiliki kemampuan yang baik dalam manajemen dan berpengalaman di korporasi besar. Itu akan sangat menunjang," kata Satya saat dihubungi, kemarin.

Senada, anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian mengatakan kosongnya posisi Direktur Utama Pertamina saat ini tidak begitu mengganggu kinerja perusahaan. "Pelaksana tugas bisa menjalankan tugas dengan baik. Sistem berjalan karena mereka dan para direksi memiliki kapasitas yang baik," ujarnya singkat, kemarin.

Seharusnya, Dirut Pertamina definitif sudah diputuskan dan ditetapkan pada Jumat (3/3) sebab RUPS Pertamina pada 3 Februari hanya memberikan tugas selama 30 hari kepada Yenni Andayani menjadi Plt dirut. Namun, karena Presiden Jokowi belum juga menentukan pilihan, jabatan Yenni diperpanjang selama 30 hari ke depan.(Pra/E-2)