Menkeu Keluhkan Perencanaan Anggaran yang Asal Buat

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengeluhkan masih banyaknya kementerian dan lembaga yang membuat perencanaan anggaran secara tidak matang dan terkesan hanya asal buat. Hal tersebut terlihat dengan masih banyaknya revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam perjalanan anggaran setelah anggaran disetujui.

Sri Mulyani mengungkapkan perencanaan yang baik yang konsisten dengan tujuan nasional menjadi sangat penting. Untuk itu dirinya menginginkan agar perencanaan anggaran tidak dibuat secara asal.

Menkeu mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kementerian Lembaga (K/L) tahun lalu terdapat revisi DIPA sebanyak 2.177 atau secara rata rata Kementerian/ Lembaga sebanyak 255 DIPA.

"Dari angka segitu saya mempertanyakan banyak hal, waktu membuat perencanaan bagaimana ? Apakah sengaja yang penting jalan dulu, lalu dibuat yang bagus - bagus agar Menteri Keuangan setuju, Bapenas setuju, dan DPR setuju setelah itu direvisi seenaknya sendiri," keluh Sri Mulyani dalam keynote speach di hadapan para perwakilan kementerian/lembaga dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran K/L 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/2).

Dirinya menjelaskan bahwa bila praktek tersebut dilakukan dampaknya tidak akan bagus. Sebab akan langsung berpengaruh kepada daya efektifitas dari instrumen fiskal untuk mencapai tujuan nasional.

Dengan revisi DIPA menggambarkan buruknya perencanaan dan tidak kuatnya komitmen perencanaan terhadap tujuan pembangunan nasional karena anggarannya 'dibelak-belokkan' untuk tujuan lain. Semakin besar anggaran justru menggambarkan kemungkinan terjadinya inefisiensi dan pemborosan yang tidak perlu sehingga tidak mempercepat pemakmuran rakyat.

Pemerintah sendiri terus melakukan berbagai upaya untuk menekan inefisiensi, misalnya sejak 2013 dilakukan spending review dan saat ini ada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra). Namun dirinya menyadari bahwa perbaikan kualitas anggaran tidak hanya bisa dikerjakan oleh satu tim saja, melainkan apabila seluruh kementerian/lembaga juga ikut berpartisipasi memperbaiki perencanaan, penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran.

"Saya yakin kalau anggaran dikelola baik bukan hanya cerminkan ekonomi yang baik tapi juga martabat negara yang baik. Suatu perencanaan penggunaan anggaran yang amburadul menggambarkan negara yang amburadul, kami tidak rela Indonesia dianggap negara yang tidak diurus secara serius," ujar Sri.

Untuk anggaran belanja negara adalah sebesar Rp 2.080 triliun dan untuk belanja K/L sekitar Rp 749 triliun dan yang melalui daerah sekitar Rp 750 triliun. Dengan anggaran hingga Rp 750 triliun di pusat dan daerah seharusnya bisa menggerakan ekonomi Indonesia bila seluruh K/L melakukan belanja negara sesuai rencana yang konsisten dengan tujuan nasional.

"Anggaran yang besar memang memiliki komplikasi yang besar, tetapi saya tidak ingin memberi kesan bahwa kalau anggaran kecil anda boleh seneaknya sendiri, atau dalam hal ini kalau anggaran besar anda memiliki alasan untuk mengatakan karena anggaran begitu besar dan kompleks sehingga sulit menjadi baik," ujar Sri Mulyani.

Menurut mantan Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) ini, Indonesia akan menjadi baik jika selalu ditantang dengan kompleksitas, namun pada saat yang sama bisa tetap berjalan baik. Hal tersebut yang dirinya harapkan dalam pelaksanaan anggaran di tahun ini dan tahun tahun berikutnya. (OL-4)