KAI Diusulkan Disuntik Modal Rp5,6 Triliun

PEMERINTAH menunjuk PT Kereta Api Indonesia (persero) (KAI) menjadi investor dalam proyek kereta ringan (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Untuk itu, Kementerian BUMN mengusulkan agar PT KAI mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) se-besar Rp5,6 triliun.

"Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai proyek ini. Untuk itu, sebaiknya proyek diambil KAI dan kita usulkan mendapatkan PMN," sebut Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan BUMN Gatot Trihargo di Jakarta, kemarin.

Saat ini dana PMN sebesar Rp9 triliun. Kementerian BUMN, lanjut Gatot, berharap sebanyak Rp5,6 triliun di antaranya digelontorkan ke KAI untuk menggarap LRT.

"Dengan demikian, KAI yang akan berperan sebagai investor, dan Adhi Karya akan sebagai kontraktor sekaligus investor," imbuh Gatot.

Untuk Adhi Karya, Gatot menilai PMN sebanyak Rp1,4 triliun yang diberikan sebelumnya sudah mencukupi.

Kementerian BUMN sebut dia, juga akan mencari pinjaman dari berbagai pihak untuk pendanaan. Dengan langkah itu, beban APBN untuk dana pembangunan akan berkurang. Namun, untuk langkah itu, Gatot menyatakan, membutuhkan jaminan dari pemerintah. Pasalnya masalah tingkat suku bunga dan nilai rupiah yang tipis bisa menjadi masalah.

"Untuk itu, pihaknya akan meminta bantuan Bank Man-diri Himbara, konsorsium, dan SMI mencari pinjaman luar (asing) yang currency soft rate-nya rendah."

Dari total dana PMN Rp9 triliun yang akan digelontorkan pemerintah, jelas Gatot, sebelumnya telah turun sebesar Rp1,4 triliun untuk Adhi Karya, kemudian Rp2 triliun diterima KAI untuk proyek LRT Palembang.

Namun, lantaran sarana di Palembang belum bisa jalan kalau rel sudah disediakan perhubungan. Karena sampai hari ini belum, kata dia, dana itu bisa dialihkan ke LRT Jabodebek. Dengan demikian, bila ditotal, KAI mendapat PMN sebesar Rp7,6 triliun. Gatot masih belum bisa memastikan kapan PMN Rp5,6 triliun tersebut akan turun. (Try/E-4)