Wujudkan Keadilan Sosial hingga Pelosok

ISU ketimpangan ekonomi Indonesia yang dilaporkan berada di posisi keenam terburuk di dunia, menurut laporan sejumlah LSM internasional baru-baru ini, langsung direspons oleh pemerintah. Saat membuka Tanwir Muhammadiyah 2017 di Islamic Center Ambon, Pro­vinsi Maluku, kemarin, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh komponen bang­sa, termasuk Muhammadiyah, untuk memerangi ketimpangan dengan mewujudkan keadilan sosial.

Melalui keterangan tertulis, Presiden me­ngatakan tema yang diusung tanwir Mu­hammadiyah yaitu “Indonesia Berkemajuan” merupakan kekuatan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Misi itu dapat terwujud melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya.

“Saya percaya kalau misi Indonesia ber­­kemajuan ini akan menjadi sebuah kekuat­an yang harus kita jaga terus. Dan kalau komitmen ini kita jaga terus, kalau kita ber­sama-sama bergotong royong, kita akan dapat mewujudkan masyarakat yang beradab, maju, berdaulat, dan berkeadilan.”

Presiden mengaku bahwa keadilan sosial di Indonesia masih harus terus diupayakan karena, misalnya, masih ada perbedaan harga bahan bakar minyak antara Pulau Ja­wa dan Papua. “Bagaimana bisa keadil­an sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kalau ada semen yang harganya di Jawa Rp70 ribu sedangkan di Papua harganya mencapai Rp2,5 juta per sak. Yang ini saya belum berhasil, harganya belum turun karena jurusnya belum ketemu, tapi Insya Allah nanti harganya akan sama,” kata Presiden menegaskan.

Pemerintah pun, masih kata Presiden, me­miliki tiga sektor penting yang menja­di fokus kebijakan untuk pemerataan eko­nomi yang berkeadilan, yaitu reformasi ag­raria dan redistribusi aset, akses keuang­an dan permodalan, dan peningkatan pembangunan SDM.

Dalam kebijakan redistribusi aset, pemerintah sedang mengupayakan agar rakyat memiliki bidang tanah yang diakui oleh negara sehingga petani dan masyarakat adat dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi rasio kesenjangan. Dalam akses permodalan. Pemerintah mengupa­yakan keadilan sosial dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi rakyat kecil terhadap permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat. Sedangkan di sektor pengembang­­an SDM, pemerintah akan fokus kepada pendidikan dan pelatihan vokasi.

Transparansi
Untuk mewujudkan keadilan sosial, pengamat perpajakan dari UI Darussalam meyakini kebijakan pajak pemerintah dapat menekan kesenjangan. Transparansi, menurut dia, adalah kata kunci untuk mencegah terjadi penghindaran pajak yang menciptakan kesenjangan.

Kasubdit Humas Perpajakan Ani Natalia membenarkan bahwa sebagai instrumen redistribusi pendapatan, pajak berperan penting mengatasi kesenjangan, sehingga penghindaran pajak boleh juga disebut kejahatan kemanusiaan.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara sependapat dengan Ani. Menurut dia, program pembangunan saat ini memuat banyak unsur pemerataan. Akan tetapi hal itu harus disertai stabilitas keamanan dan politik makro. (Fat/Pol/X-6)