Pajak Kunci Persempit Ketimpangan

LAPORAN Oxfam Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Develop­ment (lNFID) mengungkapkan kesenjangan antara segelintir orang terkaya dan mayoritas penduduk Indonesia masih lebar. Kebijakan pajak dan intervensi pemerintah diyakini ampuh untuk menekannya.

Dalam pemaparannya di Jakarta, kemarin, Direktur INFID Sugeng Bahagijo mengutarakan pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup stabil dan proporsi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem telah berkurang menjadi sekitar 8%. Namun, pertumbuhan ekonomi itu belum diimbangi dengan pembagian pendapatan yang lebih merata.

Hal itu membuat peringkat ketimpangan ekonomi Indonesia berada di posisi enam terburuk di dunia. Tercatat pula bahwa kekayaan empat orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. “Ketimpangan itu tak hanya memperlambat pengentasan masyarakat dari kemiskinan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial,” kata Sugeng.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kunci untuk mempersempit kesenjangan itu ialah reformasi perpajakan dengan menerapkan pajak progresif. “Semakin tinggi pendapatan seseorang, tarif pajak yang diterapkan pun semakin besar. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan minim berpotensi tidak membayar pajak dengan adanya skema pendapatan tidak kena pajak ,” tuturnya dalam seminar Menuju Indonesia yang Lebih Setara di Jakarta, kemarin.

Namun, tambah Sri Mulyani, kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak masih menjadi masalah. “Solusinya tidak dengan menaikkan tarif pajaknya, tetapi dengan memperluas basis pajaknya.’’

Ia pun menyadari orang dengan penghasilan tinggi mudah menghindari pajak dengan memindahkan hartanya ke negara suaka pajak (tax haven). “Rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia masih sangat bisa ditingkatkan. Banyak orang Indonesia yang membawa kabur dana mereka ke luar negeri agar terhindar dari pajak. Caymand Island dan Panama menjadi dua wilayah yang menjadi idola orang kaya Indonesia,” tuturnya.

Sejak dini
Intervensi kebijakan pemerintah mendesak pula dioptimalkan sejak dini untuk mengatasi ketimpangan sosial. Sri Mulyani menekankan intervensi kebijakan demi keadil­an untuk mendapatkan kesempatan harus didapatkan ketika se­seorang masih dalam janin. Sebab, ketimpang­an sosial di Indonesia membuat seseorang sudah miskin sejak masih janin.

Pengamat ekonomi Chatib Basri mengatakan yang terpenting untuk mengurangi ketimpangan ialah perbaikan terhadap akses kepada keuangan, infrastruktur, pendidikan, dan serapan tenaga kerja. “Pajak progresif kan memang sudah diberlakukan dari dulu, masalah kepatuh­annya saja yang perlu diperbaiki dan ini sedang dilakukan perbaikannya melalui amnesti pajak.”

Direktur Advokasi dan Kampanye Oxfam lnternational Steve Price Thomas, mengatakan, “Indonesia menghadapi tantangan ketimpang­an yang multidimensi. Namun, Presiden Joko Widodo memiliki kesempatan untuk membuktikan Indonesia dapat menjadi negara yang memimpin perjuangan global melawan ketimpangan.” (X-8)