Percepat Penyerapan, Bulog Diizinkan Naikkan Harga Gabah

PEMERINTAH melalui Kementerian Pertanian mengizinkan Perum Bulog menaikan harga gabah dengan kadar air di atas 25%. Besaran yang diizinkan untuk penaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) itu sebesar 20%-30% dari Rp3.700 per kilogram.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan upaya itu dilakukan untuk mempercepat serapan gabah tahun ini. Target penyerapan gabah kering giling pada periode Maret-Agustus 2017 sebesar 8,6 juta ton atau setara beras 5,461 juta ton.

"Kadar air 25%-30% GKP tetap dibeli dengan harga Rp3.700 per kg dan fleksibilitas pembelian gabah hingga 20%-30% di atas HPP,” ungkapnya di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (23/2).

Penyesuaian itu pun dibarengi dengan pelonggaran rafaksi penyerapan GKP. Dalam Inpres No 5/2015, GKP yang dibeli Bulog dari petani dipatok HPP sebesar Rp3.700 per kg dengan kadar air maksimal 25%. Namun, dengan kondisi musim hujan, kadar gabah menjadi naik. Bulog pun tidak bisa membeli gabah-gabah tersebut karena terkendala aturan.

Karena itu, Menteri Pertanian diberi wewenang oleh Presiden Joko Widodo untuk menetapkan HPP gabah dan beras selama 6 bulan ke depan untuk menyerap seluruh hasil petani.

Kewenangan itu akan berupa keppres yang ditindaklanjuti dengan permentan pelonggaran rafaksi. Bulog akan ditugaskan menyerap gabah petani dengan kadar air di atas 25%.

"Beliau (Presiden Jokowi) menginstruksikan mulai hari ini serap gabah, sinergi seluruh lembaga terkait. Kami akan mengubah rafaksi dengan kadar air gabah di atas 25%. Paling lambat besok ditandatangani."

Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan penaikan kadar air gabah di atas 25% akan meningkatkan biaya produksi beras.

"Kalau misalnya, kadar air sampai 25%, harganya Rp3.700 per kg. Kalau kadar airnya 30%, saya jadi nambah beli air 5% dong. Ongkos buang airnya jadi nambah 5%. Nah penambahan ongkos ini sedang dihitung di Kementan," ucap Djarot.

Karena adanya potensi kenaikan ongkos itu, Djarot meminta pemerintah juga mengubah HPP beras dari yang saat ini dipatok Rp7.300 per kg.

Namun, dia menyadari bila HPP beras naik, harga beras di tingkat konsumen bisa ikut terkerek. Karena itu, dia mengusulkan pemerintah memberi subsidi beras atau jaminan kredit kepada Bulog. (X-12)