Pemerintah Wacanakan Perppu Informasi Pajak

MOMENTUM keberhasilan program amnesti pajak ingin dijaga pemerintah seiring dengan rencana penerapan automatic exchange of information (AEoI) atau sistem pertukaran informasi otomatis pada September 2018.

Untuk mengakomodasi sistem tersebut, pemerintah menjajaki peluang untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (Rabu, 22/2), Presiden Joko Widodo menyebut bergabungnya Indonesia dengan 101 negara lain dalam AEoI akan menjadi momentum reformasi sistem informasi keuangan nasional.

"Ini jelas momentum untuk membangun database untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih kompe-rehensif, lebih integratif, dan juga lebih kuat," ujarnya.

AEoI ialah sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antarnegara. Melalui sistem ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan langsung terlacak oleh otoritas pajak negara asal. Indonesia bersama dengan 101 negara lain telah berkomitmen bergabung dalam bentuk kerja sama itu.

Penerapan sistem ini, tutur Kepala Negara, akan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam meningkatkan jumlah wajib pajak. Tujuannya ialah bisa membiayai program-program prioritas, seperti penanggulangan kemiskinan, pemetaan ekonomi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harus ada aturan baru agar aturan AEoI bisa diimplementasikan ke dalam aturan perbankan nasional. "UU di perbankan, syariah, maupun capital market, memang menyebutkan pasal mengenai kerahasiaan nasabah masih ada."

Terkait dengan itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan cara paling cepat untuk mengadopsi aturan AEoI ialah lewat perppu. Penyebabnya, jelas Yasonna, revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan UU Perbankan membutuhkan waktu lama. "Karena UU Perbankan tidak masuk prolegnas, KUP sedang dibahas, sekarang DPR sudah mau reses. Jadi, ada pikiran buat perppu karena ini penting," tandasnya.

Di lain hal, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah perte-muan tahunan IMF dan Bank Dunia. Rencananya, pertemuan itu diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Oktober 2018. Presiden pun meminta jajarannya untuk mempersiapkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. (Pol/E-1)