Presiden Minta Reformasi Sistem Informasi Keuangan

PRESIDEN Joko Widodo meminta jajarannya memanfaatkan posisi Indonesia yang menjadi bagian dari 101 negara dalam kerja sama pertukaran informasi. Posisi ini momentum untuk mereformasi sistem informasi keuangan di Indonesia, khususnya perbaikan sistem informasi perpajakan.

"Ini momentum membangun data base perpajakan yang lebih komprehensif, lebih integratif, dan lebih kuat. (Data base) akan bermanfaat meningkatkan tax ratio," kata Presiden saat membuka rapat terbatas dengan topik Implementasi Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information) di Bidang Jasa Keuangan dan Perpajakan; dan Persiapan Pertemuan Tahunan (International Monetary Fund World Bank) 2018, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/2).

Presiden mengaku, akan terus mendorong kepatuhan pajak secara sukarela serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Ke depan, kata dia, pemerintah harus berupaya meningkatkan rasio pajak agar bisa membiayai program-program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

"Saya minta Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly) segera menyiapkan regulasi yang diperlukan," ujar dia.

Namun, ia menekankan, regulasi itu jangan sampai tumpang tindih. Mulai dari peraturan hingga perundang-undangan. Pasalnya, kata Presiden, hal itu bisa menyulitkan saat pelaksanaannya. MTVN/OL-2