Tak Ada Menang Kalah dalam Kisruh Freeport

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan tak ada pertarungan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) meski perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) itu mengancam akan melakukan arbitrase.

Ani mengatakan, dalam suatu hubungan kerja sama ada yang namanya saling menguntungkan. Freeport membutuhkan kepastian tentang usahanya di Indonesia.

Apalagi, tak bisa dipungkiri bahwa kontribusi anak usaha Freeport McMorran itu besar pada perekonomian nasional. Lebih dari 90 persen pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Mimika dan sekitar 37 persen PAD Provinsi Papua berasal dari Freeport.

Di sisi lain, pemerintah ingin agar haknya tetap diperoleh, dalam hal ini pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai keuntungan yang didapatkan. Sehingga yang paling baik adalah menjaga kepentingan bersama.

"Kegiatan ekonomi itu penting bagi Indonesia, bagi Papua, tapi juga bagi Freeport. Jadi dalam hal ini tidak ada yang disebut menang atau kalah," kata Ani ditemui di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/2).

Namun, kata Ani, pemerintah tentu harus menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, bahwasanya kekayaan alam yang terkandung harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berlatar dari itulah, muncul aturan turunan berupa UU Minerba dan diturunkan lagi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun yang didalamnya mengatur mengenai pelepasan saham (divestasi) paling sedikit 51 persen.

Namun, Freeport menilai tuntutan divestasi memberatkan perusahaan karena tentunya kendali atas perusahaan bukan di tangan mereka lagi. Kendati demikian, keputusan yang dibuat pemerintah untuk kepentingan bersama.

"Kalau kita mau terus menerus akan menuju kepada hal yang sifatnya negatif, pasti tidak hanya buruk kepada kita, namun juga buruk kepada PTFI sendiri," ujar dia.

Lebih jauh Ani menambahkan, pemerintah akan terus berupaya menyampaikan pengaturan, negosiasi dan proses transisi selama enam bulan mendatang yang bisa menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi. MTVN/OL-2