RI-Freeport Perlu Duduk Satu Meja

PEMERINTAH Indonesia dan PT Freeport Indonesia (FI) diminta segera menggelar dialog untuk menyelesaikan permasalahan ketimbang saling melancarkan perang urat saraf. Hal itu diperlukan demi solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanaga­ra Jakarta, Ahmad Redi, meminta pemerintah mengedepankan nego­siasi dengan pihak Freeport. Namun, jika Freeport ngotot ke Arbitrase Internasional, apa boleh buat pemerintah harus meladeni.

“Ruang negosiasi selama 120 hari dapat dimaksimalkan kedua pihak. Pemerintah dapat berpikir ulang apa­kah tetap berkukuh mengubah kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). PT FI sendiri bisa saja mene­rima IUPK dengan mempertahankan argumentasi bahwa ketentuannya menyerupai KK. Salah satunya terkait aspek perpajakan dengan skema naildown (tetap), bukan menjadi prevailing (berubah-ubah),” kata Redi di sela-sela suatu diskusi di Jakarta, kemarin.

President dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Adkerson, Senin (20/2), menegaskan pihaknya berkeras pada KK yang diteken pada 1991 dan menolak IUPK. Perusahan asal AS itu mengultimatum pemerintah dalam 120 hari untuk duduk satu meja alias berunding.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah memberikan tiga opsi ke Freeport. “Pertama, mengikuti saja ini (IUPK), sambil rundingan. Kedua, kalau keberatan, silakan dibicarakan melalui lobi ke pemerintah dan parlemen terkait kemungkinan revisi Undang-Undang Minerba sebab pemerintah ti­dak bisa melanggar undang-undang. Ketiga, bila dirasa kurang, si­­la­kan dibawa ke arbitrase. Kita ha­dapi, itu kan fair,” tutur Jonan di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, kemarin.

Tak bisa didikte
Menko Bidang Kemaritiman Lu­hut Binsar Pandjaitan telah mela­porkan sikap Freeport kepada Presiden Jo­ko Widodo. Menurut Presiden, pe­­merintah memberikan opsi terbaik kepada Freeport yang tidak melanggar undang-undang dan per­aturan yang ada.

“Kita ingin tidak ada negara dengan negara. Bisnis murni. Jadi Free­port harus profesional juga. In­donesia negara berdaulat, tak bi­sa didikte siapa pun,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pihaknya, lanjut dia, siap berne­gosiasi seperti yang dilakukan de­ngan Chevron. Jika Indonesia menang dalam sidang arbitrase, Luhut memastikan kontrak Freeport akan habis pada 2021. “Pemerintah siap untuk mengambil alih Freeport,” cetusnya. Menurut dia, putra-putri terbaik Indonesia banyak yang be-kerja di Freeport.

Di sisi lain, Jonan melihat nilai pajak dan royalti Freeport yang di­­bayarkan ke pemerintah lebih ke­­cil (Rp8 triliun/tahun) ketimbang pendapatan dari sektor lain di dalam negeri, seperti cukai rokok yang mencapai Rp139 triliun dan devisa dari TKI sebesar Rp144 triliun. “Kenapa Freeport kok begitu rewelnya, padahal pembayar pajak lainnya lebih besar, tapi ya nyantai aja,”

Posisi pemerintah dan Freeport, menurut Redi, masing-masing memiliki kelemahan. Kelemahan pemerintah ialah keputusan sepihak mengubah KK ke IUPK, sedangkan di pihak Freeport antara lain melanggar komitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam kurun lima tahun. (Pol/BN/MS/X-4)